Sepak Terjang Muzakir Manaf, Dipanggil Mualem, Mantan Panglima GAM Pernah jadi Pengawal Pribadi Muammar Khadafi

Dia dipercaya sebagai Panglima Perang GAM pada 2002 hingga tercapainya kesepakatan damai dengan pemerintah Indonesia.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf bukanlah sosok asing bagi masyarakat Aceh. Pria kelahiran Seunuddon, Aceh Utara, 3 April 1964, ini dikenal sebagai tokoh dengan rekam jejak panjang dalam politik dan perjuangan Aceh.

Kariernya mulai dikenal luas ketika dia aktif dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dia dipercaya sebagai Panglima Perang GAM pada 2002 hingga tercapainya kesepakatan damai dengan pemerintah Indonesia.

Semangat perjuangan Mualem panggilan akrabnya sudah terlihat sejak muda. Pada usia 22 tahun, putra pasangan Manaf dan Zubaidah ini menempuh pendidikan militer di Camp Tajura, Libya, selama tiga tahun (1986-1989). Tak hanya menjadi prajurit biasa, dia bahkan dipercaya sebagai pengawal pribadi pemimpin Libya kala itu, Muammar Khadafi.

Sepulang dari Libya, dia kembali ke Aceh dan bergabung dengan pasukan GAM. Kiprahnya di medan perjuangan menjadikannya figur yang dihormati di kalangan kombatan.

Pada 2002, dia ditunjuk sebagai Panglima Komando Pusat GAM setelah tewasnya Panglima GAM Abdullah Syafi'i dalam pertempuran dengan prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Pengalaman bergerilya di hutan belantara menempa dirinya menjadi sosok tangguh dan disegani.

Julukan 'Mualem' sendiri diberikan kepada individu yang memiliki keahlian tinggi dalam dunia militer.

Mualem juga menjadi salah satu tokoh kunci dalam penandatanganan Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005, yang mengakhiri konflik bersenjata di Aceh.

Setelah perjanjian damai Helsinki pada 2005, Muzakir Manaf beralih ke dunia politik.

Dia mendirikan Partai Aceh, partai lokal yang menjadi wadah aspirasi mantan kombatan GAM.

Karier politik Mualem juga cukup moncer. Pada 2012 dia terpilih menjadi Wakil Gubernur Aceh mendampingi Guberbur Aceh Zaini Abdullah.

Lima tahun berselang, Mualem maju dalam Pemilihan Gubernur Aceh pada 2017. Namun, dia harus mengakui kemenangan rivalnya yang juga tokoh GAM, Irwandi Yusuf. Pada Pilkada saat itu Irwandi terpilih menjadi Gubernur Aceh.

Hingga pada Pilkada Aceh 2024 lalu, Mualem yang berpasangan dengan Fadhlullah menang dan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih. Keduanya dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian di Gegung DPR Aceh pada Rabu, 12 Februari 2025.

Mulai Tersorot

Belakangan, Mualem menjadi sorotan publik, usai memperjuangkan pemindahan status Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek yang diputuskan menjadi milik Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut).

Polemik tersebut kian memanas usai Gubernur Sumut Bobby Nasution berinisiatif mengajak Pemerintah Provinsi Aceh untuk bekerja sama mengelola keempat pulau tersebut.

Hingga akhirnya Presiden Prabowo Subianto pun turun tangan untuk menyelesaikan sengketa empat pulau tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Muzakir Manaf, hingga Bobby Nasution menggelar rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6).

Rapat yang dipimpin secara daring oleh Prabowo itu pun memutuskan, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Besar), Pulau Mangkir Ketek (Kecil) yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Sumatera Utara masuk ke wilayah Aceh.

"Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri juga berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung dan kemudian tadi bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah melandaskan pada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Besar), Pulau Mangkir Ketek (Kecil) adalah secara administratif, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, masuk ke wilayah administrasi Provinsi Aceh," kata Prasetyo Hadi, usai rapat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6).