MA Putuskan Pemerintah Tidak Boleh Ekspor Pasir Laut, Rike 'Oneng' Keras Minta Cabut Izin Perusahan yang Melanggar

Dalam putusannya, sejumlah pasal dalam PP itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 56.

Rieke Diah Pitaloka bahagia dengar kabar empat pulau yang disengketa telah ditetapkan tetap masuk wilayah Aceh.

Rieke DIah Pitaloka ikut soroti permasalahan sengketa empat pulau di wilayah Aceh.

Rieke Diah Pitaloka mendukung langkah Presiden Prabowo mengambilalih penyelesaian polemik Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Aceh atas 4 pulau

Rieke 'Oneng' buka suara terkait polemik 4 pulau di Aceh dan sengketanya.

Indonesia adalah negara maritim, yang gugus pulau pemaknaannya tak bisa dikerdilkan sebagai potensi eksplorasi mineral belaka.

Dalam salah satu keterangannya, Rieke membeberkan sejumlah data penting agar pagar laut di kawasan pesisir utara Bekasi harus segera dibongkar.

Anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menilai penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan SHM di Kabupaten Tangerang melanggar putusan MK.

Mereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.

Rieke Diah Pitaloka ikut kritik kebijakan pemerintah soal ekspor pasir laut melalui Instagram.

Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Imigrasi.

Usulan tambahan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp492,9 miliar memperlihatkan adanya dua agenda yang berjalan secara bersamaan.

Sepak bola terbesar di dunia itu tidak seharusnya dipandang sebatas kompetisi olahraga, melainkan ruang bersama yang mampu mempertemukan bangsa-bangsa.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak korban.

Kondisi tersebut dinilai telah memperparah persoalan kelebihan kapasitas lapas, sehingga pemerintah didorong segera menerbitkan peraturan presiden.

Anggota DPR RI mengusulkan Bali menjadi percontohan Sistem Imigrasi Terintegrasi. Hal ini penting untuk meningkatkan pengawasan WNA dan investasi di Pulau Dewata yang memiliki mobilitas tinggi, sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyoroti subsidi Pertamina untuk fakir miskin yang tidak tepat sasaran

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka soroti masalah subsidi listrik dan BBM di depan petinggi BUMN.

Rieke Oneng jelaskan manfaat normalisasi kali lewat pembongkaran bangunan liar di kali Bekasi.

Rieke Diah Pitaloka diangkat sebagai penasihat pembangunan oleh Pemkab Cirebon.

Rieke 'Oneng' pastikan ada bantuan dana bagi terdampak PHK.