Ketua KPAI: Dikira Kartun, Diklik, Eh Ternyata Jebakan!

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung penuh implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang berlaku mulai hari ini, namun menekankan pentingnya pengawasan ketat demi perlindungan anak di ranah digital.

Kebijakan pembatasan media sosial anak akan berlaku 28 Maret 2026. Akademisi Undana menilai literasi digital wajib menyertai pembatasan media sosial anak agar efektif dan berdampak positif.

KPAI mendesak pemerintah dan platform digital untuk tegas menerapkan PP Tunas demi Perlindungan Anak Online. Aturan ini akan membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke media sosial dan platform berisiko tinggi lainnya.

Yayasan PKPA menyoroti krusialnya pengawasan implementasi Permenkomdigi 9/2026 yang membatasi akses media sosial anak di bawah 16 tahun, demi perlindungan anak digital yang optimal.

Pemerintah resmi memberlakukan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, menunda akses media sosial anak di bawah 16 tahun pada platform berisiko tinggi sebagai upaya perlindungan anak digital.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah memastikan platform digital mematuhi aturan perlindungan anak, termasuk kebijakan penundaan akses akun bagi anak di bawah usia 16 tahun, demi mewujudkan Perlindungan Anak di Platform Digital yan

Pemerintah Indonesia serius melindungi anak di ruang digital. Simak bagaimana pendekatan berbasis risiko diterapkan untuk memastikan keamanan dan inovasi berjalan seiring, demi masa depan generasi penerus.

Wamenkomdigi Nezar Patria mempersilakan masyarakat memberikan masukan menyusun aturan media sosial.

Komdigi juga menerapkan berbagai strategi untuk menjaga ruang digital dari konten negatif.

KPAI mendesak polisi mengusut tuntas dugaan prostitusi anak di Lokasari, Jakbar, dan meminta anak yang terlibat diposisikan sebagai korban.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak aparat penegak hukum untuk memproses secara maksimal pelaku kekerasan seksual terhadap 17 santri di pesantren Ciawi, Bogor, menolak penyelesaian di luar hukum.

Pemerintah Kota Yogyakarta bergerak cepat mengidentifikasi daycare terpercaya dan amanah guna menampung anak-anak korban kekerasan, menyusul insiden memilukan di salah satu tempat penitipan anak.

Setelah terungkapnya praktik tidak manusiawi di daycare itu, pihak berwenang menetapkan 13 individu sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Pemerintah Kota Yogyakarta bergerak cepat membentuk tim pendampingan psikologis korban kekerasan daycare, menyusul kasus penelantaran anak di Daycare Little Aresha yang menghebohkan publik.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan imbauan pengawasan tugas sekolah setelah insiden tragis seorang siswa tewas akibat ledakan senjata api rakitan. KPAI meminta sekolah dan orang tua lebih cermat dalam mengawasi tugas anak.

Presiden memastikan langsung ketersediaan layanan internet dan perangkat digital bagi masyarakat.

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan kebijakan PP TUNAS untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital.

Menkomdigi Meutya Hafid menyoroti krusialnya peran jurnalis dalam menjaga kebenaran informasi di tengah derasnya arus digital, menekankan akurasi sebagai prioritas utama.

Meutya mengapresiasi langkah TikTok dan menyebutkan bahwa ke depannya platform tersebut berencana lebih masif menjalankan PP Tunas.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi selektif untuk mendukung produktivitas dan melindungi generasi muda di ruang digital.

Dengan adanya komitmen ini, YouTube yang berada di bawah Google akan menerapkan aturan yang menetapkan usia minimal pengguna sebesar 16 tahun.