Tahukah Anda? APBD 2026 Malang Prioritaskan Pengembangan SDM, Ini Alasannya!
DPRD Kota Malang menegaskan alokasi APBD 2026 Malang akan difokuskan untuk pengembangan SDM, menyesuaikan RPJMD dan RKPD. Cari tahu mengapa ini menjadi prioritas utama!
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang telah mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 akan difokuskan secara signifikan pada program pengembangan sumber daya manusia (SDM). Keputusan ini diambil setelah melalui pencermatan mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat.
Prioritas ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang periode 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Fokus pada SDM diharapkan dapat menjadi investasi awal yang kuat untuk kemajuan kota.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menjelaskan bahwa tahun pertama APBD 2026 akan lebih banyak dialokasikan untuk investasi di bidang SDM. Hal ini juga mempertimbangkan proyeksi adanya banyak pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Malang pada tahun tersebut.
APBD 2026 Malang Fokus pada Peningkatan SDM
Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Ketua DPRD Kota Malang, menegaskan bahwa alokasi APBD 2026 akan sangat berorientasi pada pengembangan SDM. "Tahun pertama ini kan investasi di SDM, jadi nanti (APBD 2026) lebih banyak ke sana," ujarnya di Kota Malang, Jawa Timur.
Fokus ini merupakan hasil penyesuaian yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang. Banggar telah mengurangi program-program yang dianggap tidak bersifat fundamental untuk memastikan anggaran dapat dialokasikan secara optimal.
Prioritas APBD 2026 untuk pengembangan SDM ini didasari oleh proyeksi akan adanya gelombang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang cukup besar di Pemerintah Kota Malang. Oleh karena itu, rasionalisasi belanja pegawai menjadi krusial.
Amithya menambahkan, "Kami akan melakukan rasionalisasi, kira-kira dari struktur belanja pegawai itu mana yang bisa dioptimalkan. Kalau ada kenaikan (belanja pegawai) itu akan menggeser atau berdampak ke yang lain."
Optimalisasi Anggaran dan Pelayanan Publik di Kota Malang
Selain pengembangan SDM, pelayanan publik juga menjadi bidang yang tidak luput dari perhatian serius Pemerintah Kota Malang. DPRD Kota Malang berupaya agar sektor ini tetap mendapatkan alokasi yang memadai dalam APBD 2026.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan efisiensi anggaran dengan dasar yang jelas. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap pengeluaran APBD 2026 benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Pemerintah Kota Malang akan segera membahas formulasi yang tepat agar setiap langkah pengambilan keputusan bisa akurat dan efektif. "Nanti akan kami sampaikan detailnya dalam dokumen Rancangan APBD 2026," kata Wahyu.
Pemkot Malang juga akan merumuskan strategi optimalisasi anggaran belanja pegawai agar tidak berdampak signifikan terhadap potensi pergeseran anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD). "Kalau dengan skenario yang kami siapkan kurang optimal, kami akan coba skenario lain," pungkas Wahyu, menunjukkan komitmen untuk menemukan solusi terbaik.
Sumber: AntaraNews