Pemkot Madiun Fokus Utama Pembangunan Sektor Ekonomi di Awal 2026

DPRD Situbondo mendesak pemerintah daerah segera menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027 yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dengan fokus utama pada belanja modal.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan 2026 sebagai tahun Percepatan Pembangunan Lampung 2026, fokus pada peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

DPRD dan Pemkot Makassar resmi menyepakati APBD Makassar 2026 sebesar Rp4,6 triliun. Anggaran ini akan fokus pada program yang langsung dirasakan masyarakat, termasuk di pulau-pulau.

DPRD dan Pemkab Banyuwangi telah merumuskan sembilan Prioritas APBD Banyuwangi 2026. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan menekan angka kemiskinan di tengah tantangan fiskal.

DPRD Kota Tangerang mendesak Pemkot untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang baru demi optimalisasi layanan publik dan pembangunan daerah.

DPRD Kota Mataram telah resmi mengesahkan APBD Mataram 2026 senilai Rp1,67 triliun lebih, menandai komitmen pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2026, yang difokuskan pada percepatan peningkatan layanan publik dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Pemerintah Kota Palembang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD Palembang) mencapai Rp4,6 triliun pada tahun 2026. Target ini berfokus pada peningkatan pelayanan dasar dan kualitas kehidupan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyampaikan rancangan APBD Barito Utara 2026 kepada DPRD, siap menjadi instrumen utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemprov dan DPRD Banten menyepakati KUA-PPAS 2026 Banten dengan fokus efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi rakyat untuk RAPBD 2026.

APBD Surabaya 2026 sebesar Rp12,7 triliun resmi disahkan. Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni optimis anggaran ini akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.

Pemerintah Kota Singkawang menjadikan peningkatan investasi sebagai strategi utama untuk mendukung efisiensi anggaran dan memperkuat pembangunan daerah di tengah keterbatasan dana.

Pemerintah Kabupaten Serang akan segera merehabilitasi tiga ruang kelas SMPN 2 Tirtayasa yang rusak parah tahun ini. Langkah ini diambil untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh siswa dan guru.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika mengalokasikan anggaran sebesar Rp28 miliar untuk pembangunan kantor baru, demi optimalkan pelayanan publik terintegrasi di wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin memastikan seluruh Proyek Infrastruktur Tulungagung tetap berjalan normal sesuai perencanaan pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap bupati nonaktif.

Belanja Pegawai Pemkot Palu pada APBD 2026 mencapai 52,86 persen dari total belanja daerah. Angka ini jauh di atas batas maksimal 30 persen yang diatur UU HKPD mulai 2027, menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah.

DPRD Kota Bengkulu mendesak Pemkot Bengkulu segera merampingkan OPD. Ini untuk menyesuaikan belanja pegawai yang melebihi batas undang-undang, demi efisiensi anggaran daerah.

Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyalurkan Bantuan Usaha Perempuan kepada kepala rumah tangga kurang mampu di tahun 2026, bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperkuat usaha mikro.