PAN Setuju Usulan Pilkada Dipilih DPRD, tapi Ada Syaratnya

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

Namun, ia menyebutkan untuk kebijakan saat ini, pemerintah tidak ada membahas soal Undang-undang Pilkada lewat DPRD.

Megawati menegaskan penyelenggaraan Pilkada secara langsung adalah pencapaian signifikan dan hasil dari perjuangan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi.

Jamaluddin menegaskan, bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.

PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas sikapnya terkait isu pemilihan kepala daerah (Pilkada), sementara hasil survei menunjukkan mayoritas pemilih menolak Pilkada dipilih oleh DPRD.

PDI Perjuangan secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap Pilkada Langsung. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya mekanisme ini untuk menentukan pemimpin daerah dan menghindari perdebatan yang sudah usai secara konstitusional.

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan Pilkada langsung maupun lewat DPRD sama-sama konstitusional, memicu perdebatan penting tentang masa depan demokrasi daerah.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan satu pemikiran dengan Partai Golkar mengenai koalisi permanen parpol, yang dinilai dapat menjadi fondasi sistem presidensial Indonesia.

Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo menegaskan bahwa partainya tengah mengumpulkan masukan dari berbagai daerah sebelum menentukan sikap resmi.

Sistem pemilihan kepala daerah lewat DPRD pernah diterapkan pada masa Orde Baru.

Diksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.

Riyan Hidayat, anggota DPRD Provinsi Banten dari PAN, resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum BM PAN periode 2026-2031, mendapat dukungan kuat sebagai representasi kader kerja yang konsisten.

PAN memandang bahwa rencana pemberian ruang branding partai politik di halte TransJakarta perlu dikaji ulang secara mendalam.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen PAN dalam membangun karakter, akhlak, dan wawasan keislaman generasi muda.

Viva menyebut DPP PAN memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai.

Zulkifli Hasan mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang segera menggelar rapat strategis di Istana Merdeka guna membahas berbagai skenario.

Zulkifli Hasan menunjuk Dwi Jaya Saputra sebagai Ketua Kepengurusan PAN Kota Mataram periode 2025-2030, menandai langkah awal konsolidasi partai di NTB dan kesiapan menghadapi agenda politik mendatang.

Menurut Saleh, masa jabatan ketua umum seharusnya menjadi kewenangan masing-masing partai politik dan diatur melalui mekanisme internal.

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Jusuf Kalla sampaikan kritik langsung ke Prabowo Subianto, menekankan pentingnya komunikasi konstruktif untuk pembangunan nasional.

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan **pelaporan Saiful Mujani Islah Bahrawi** ke polisi adalah langkah tepat karena dinilai mengganggu dan berpotensi memicu kegaduhan publik.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengapresiasi keputusan pemerintah menjaga harga BBM tetap stabil per 1 April 2026.

PAN mengapresiasi keputusan pemerintah yang memastikan tidak adanya kenaikan harga BBM per 1 April 2026.

Awalnya Zulhas lebih dulu menyinggung soal dampak dari perang yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika-Israel dengan Iran.