Ketua Fraksi PAN DPR Apresiasi Keputusan Pemerintah Tak Menaikkan Harga BBM

PAN mengapresiasi keputusan pemerintah yang memastikan tidak adanya kenaikan harga BBM per 1 April 2026.

Fauzan Jamaludin
Oleh Fauzan Jamaludin - Reporter
Ketua Fraksi PAN DPR Apresiasi Keputusan Pemerintah Tak Menaikkan Harga BBM
Ketua Fraksi PAN DPR Apresiasi Keputusan Pemerintah Tak Menaikkan Harga BBM (Merdeka.com)

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mengapresiasi keputusan pemerintah yang memastikan tidak adanya kenaikan harga BBM per 1 April 2026.

“Kebijakan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi” ujarnya.

Putri menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat agenda energi jangka panjang sebagaimana ditegaskan dalam Rakernas II PAN 2026, khususnya melalui kampanye hemat dan penggunaan energi secara bijak.

“PAN mendorong gerakan hemat dan bijak energi di seluruh kader sebagai langkah konkret menjaga ketahanan energi nasional” jelasnya.

Ia menambahkan, stabilitas harga energi perlu diiringi percepatan transisi energi menuju sumber yang lebih berkelanjutan, sekaligus mendukung visi swasembada energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Fraksi PAN siap mengawal kebijakan energi yang tidak hanya menjaga stabilitas saat ini, tetapi juga memperkuat kemandirian energi nasional ke depan” tegasnya.

Distribusi Tetap Diawasi

Daftar Harga BBM Pertamina Mulai 1 April 2026 per Wilayah
Salah satu SPBU milik Pertamina. (Foto: Istimewa) © 2026 Liputan6.com

Fraksi PAN juga mendorong PT Pertamina (Persero) memastikan distribusi BBM tetap lancar dan tepat sasaran.

Putri turut menekankan pentingnya pengawasan distribusi BBM di lapangan serta penindakan tegas terhadap praktik penyimpangan, termasuk penyelewengan dan penimbunan.

“Kami meminta pengawasan distribusi diperketat dan tidak boleh ada ruang bagi praktik penyelewengan maupun penimbunan BBM. Ini harus ditindak tegas agar tidak merugikan masyarakat” tegasnya.

Selain itu, Putri juga mendorong peran aktif Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas untuk memastikan tata kelola distribusi energi berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Rekomendasi