Respons Menkum soal Prabowo Ingin Pilkada Dipilih DPRD: Perlu Dipertimbangkan

Demokrat sebelumnya menolak Pilkada melalui DPRD, dan tetap ingin sistem Pilkada langsung atau dipilih masyarakat.

Usulan pilkada dipilih DPRD sebenarnya sudah menjadi kesimpulan kajian di internal partai Gerindra.

Cucun mengaku sampai saat ini untuk pelaksanaan Pilkada masih tetap dilakukan pemilihan langsung. Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah mengkaji usulan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, menimbang aspirasi rakyat dan aspek konstitusional.

PDIP sebagai parpol oposisi di parlemen seorang diri hanya bisa pasrah. Mengakui kalah suara apabila dilakukan pengambilan keputusan di DPR.

Sistem pemilihan kepala daerah lewat DPRD pernah diterapkan pada masa Orde Baru.

Baru-baru ini, muncul usulan kepala daerah dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Bima, pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi atensi. Dia menilai, pengesahan dilakukan semakin cepat maka semakin bagus.

Presiden Prabowo mengatakan gelaran Pilkada memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah

Golkar sedang menyusun konsep sistem politik seperti apa yang baik untuk negara saat ini.

Presiden Prabowo Subianto ingin adanya perubahan sistem politik dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat uang negara

Sementara untuk pemilihan bupati atau wali kota tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Prabowo meyakini pendidikan merupakan kunci kebangkitan dan kemajuan bangsa. Untuk itu, dia mencanangkan program revitalisasi 288.000 sekolah di Indonesia.

Prabowo mempersilakan orang-orang tersebut untuk kabur ke negara lain. Hal ini lebih baik dibandingkan membuat gaduh Indonesia dengan narasi-narasi tak benar.

Groundbreaking hiliriasi tahap kedua ini terdiri dari lima proyek di sektor energi. Kemudian, lima proyek di sektor mineral dan tiga proyek sektor pertanian.

Sebagai langkah awal, Dudung segera menyiapkan posko dan layanan aduan masyarakat 24 jam untuk memperkuat fungsi lembaga nonstruktural.

Hanif dilantik menjadi Wamenko Bidang Pangan melepas jabatannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) digantikan Mohammad Jumhur Hidayat.

Dudung dilantik menggantikan posisi Muhammad Qodari yang juga dilantik menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) menggantikan Angga Raka Prabowo.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan berbagai keuntungan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi sektor industri olahraga.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerukan industri olahraga untuk aktif mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual mereka, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan komersialisasi sektor ini.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyoroti ketimpangan royalti digital di platform ASEAN. Dengan potensi pasar 700 juta jiwa, distribusi pendapatan bagi pencipta karya masih jauh dari kata adil.

Dari total sertifikat dan surat pencatatan tersebut, sejumlah kekayaan budaya khas Bali mendapatkan pengakuan resmi.

Penerapan KUHP dan KUHAP baru menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kepastian hukum, mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional, serta mendorong ekonomi produktif.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian Hukum dalam memperkuat layanan bantuan hukum melalui pembentukan Posbakum dan pelatihan paralegal, demi akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.