MPR Tegaskan Pentingnya Sistem Perlindungan Digital Memadai untuk Perempuan dan Anak

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas hadir sebagai benteng tambahan untuk memperkuat fungsi perlindungan dalam pembangunan keluarga, khususnya dalam menjaga anak di ruang digital dari berbagai risiko.

Aktivis perempuan Kalimantan Utara menyambut baik pemberlakuan PP Tunas Perlindungan Anak, sebuah regulasi yang membatasi akses platform digital bagi anak di bawah 16 tahun, sebagai langkah krusial untuk melindungi tumbuh kembang generasi muda dari risiko

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyambut baik langkah pemerintah memperkuat Perlindungan Anak Digital melalui penundaan akses akun bagi anak di bawah 16 tahun, demi masa depan generasi bangsa.

KemenPPPA menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang menjadi aturan pelaksana PP Tunas, untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai risiko di ruang siber.

Pemerintah Indonesia serius melindungi anak di ruang digital. Simak bagaimana pendekatan berbasis risiko diterapkan untuk memastikan keamanan dan inovasi berjalan seiring, demi masa depan generasi penerus.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menekankan urgensi peran aktif orang tua untuk menjaga perlindungan anak digital dari berbagai kejahatan siber, meskipun pemerintah telah menerbitkan PP Tunas.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas untuk membendung lonjakan kasus kekerasan anak di ruang digital yang mengkhawatirkan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong Pemberdayaan Perempuan Digital di Indonesia, mengingat kesenjangan antara jumlah pengguna internet wanita dan partisipasi di sektor teknologi. Apa tantangannya?

Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) dalam melindungi anak-anak.

Peran politik perempuan digital semakin krusial dalam demokrasi Indonesia. Guru Besar UPNVJT menyoroti bagaimana media sosial membuka ruang partisipasi lebih luas, namun tantangan inklusivitas masih ada.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi selektif untuk mendukung produktivitas dan melindungi generasi muda di ruang digital.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan Program Revitalisasi Sekolah 2026 dan digitalisasi pendidikan akan terus berlanjut dengan anggaran fantastis, siap meningkatkan mutu pembelajaran di seluruh Indonesia.

Program unggulan Gratispol Internet Desa Kaltim berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam Apresiasi Konektivitas Digital 2026, menandai komitmen Pemprov Kaltim dalam pemerataan akses internet.

Pemerintah Provinsi Banten menggandeng Muhammadiyah untuk bersinergi dalam Penguatan Pendidikan Anak dan perlindungan remaja dari dampak negatif era digital, demi masa depan generasi bangsa yang cerdas dan berakhlak.

Novelis Rintik Sedu menyoroti peran media sosial dalam mendekatkan Literasi Digital bagi generasi muda, membuka akses bacaan dan forum diskusi yang lebih luas.

Optimisme UMKM Indonesia menjelang 2026 begitu terasa, didorong adaptasi teknologi dan pertumbuhan tenaga kerja. Namun, di balik sinyal "habis gelap terbitlah terang" ini, ada tantangan yang perlu dicermati agar pertumbuhan berkelanjutan dapat tercapai.

Pakar keamanan siber menyoroti urgensi Wikimedia Daftar PSE untuk kepastian hukum. Komdigi telah memberikan ultimatum pemblokiran jika pendaftaran tak kunjung dilakukan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil melakukan penanganan konten negatif sebanyak 4,1 juta kasus hingga April 2026, menunjukkan komitmen negara dalam menjaga ruang digital yang aman dan produktif bagi masyarakat.

Polda Gorontalo mengingatkan masyarakat pentingnya Bijak Bermedia Sosial. Penggunaan platform digital yang tidak tepat dapat berujung pada jeratan hukum, seperti kasus pelanggaran hak cipta dan pencemaran nama baik, sehingga perlu kehati-hatian.

Pemerintah Kabupaten Serang meluncurkan Serba Digi, sebuah inovasi digital untuk mengintegrasikan dan permudah layanan publik, memastikan warga mendapatkan akses yang cepat, akurat, dan transparan.

Forum Anak Natuna (FAN) menyatakan dukungan penuh terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas) demi menjamin keamanan anak dari bahaya dunia maya.