KPU Ingatkan Pejabat Setingkat Menteri Daftar Capres-Cawapres Wajib Kantongi Surat Izin Presiden
Diketahui, saat ini sudah ada dua menteri yang ikut dalam Pilpres 2024 mendatang.
kpu ri
Demikian dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari
KPU Ingatkan Pejabat Setingkat Menteri Daftar Capres-Cawapres Wajib Kantongi Surat Izin Presiden
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan, untuk pejabat setingkat menteri yang dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden harus mengajukan izin ke presiden.
Diketahui, saat ini sudah ada dua menteri yang ikut dalam Pilpres 2024 mendatang. Keduanya itu yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
- Pengusaha Harap Presiden dan Wapres Selanjutnya Bisa Ciptakan Iklim Usaha Lebih Baik
- Rapat KIM di Kertanegara akan Putuskan Pasangan Prabowo-Gibran, Ketum Partai Buat Kesepakatan
- Deklarasi Pemilu Damai, Ganjar Harap Sentra Gakkumdu Sungguh-Sungguh Tangani Pelanggaran Pemilu
- Aturan KPU soal Syarat Pencalonan Capres-Cawapres Dianggap Bertentangan dengan Putusan MK
- Pertamina Patra Niaga Siap Salurkan BBM Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah
- Analisis Penyebab Konflik Internal KPK, Ada 2 Faktor
"Semula di UU Pemilu menteri atau penjabat setingkat menteri kalau mau mencalonkan atau dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden harus mengundurkan diri," kata Hasyim kepada wartawan, Rabu (18/10).
"Lalu ada gugatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dari situ diubah menjadi cukup mengajukan surat izin. Nah, surat izinnya kepada Presiden, sebagaimana kepala daerah,"
kata Hasyim.
merdeka.com
Namun, apabila belum adanya surat izin dari presiden untuk mengikuti pesta demokrasi. Menurutnya, setidaknya sudah adanya surat pengajuan permohonan izin.
"Maka kemudian kalau di daftarkan harus sudah ada surat izin dari Presiden. Sekiranya belum ada surat izinnya, setidaknya sudah ada surat pengajuan permohonan izin kepada presiden. Tapi nanti pada akhirnya sebelum DCT sudah ada surat izinnya itu,"
kata Hasyim.
merdeka.com
"Ketika proses mendaftar mengajukan iktikad baik bahwa yang bersangkutan mengajukan izin. Misalnya kepala daerah mengajukan izin kepada Presiden, menter mengajukan izin kepada presiden. Yang penting sudah ada surat pengajuan permohonan izin dari presiden," sambung Hasyim.
Menurutnya, surat izin tersebut menjadi bagian dari dokumen yang diberikan kepada KPU.
"Nanti sebelum penetapan calon harus sudah ada surat izinnya. (Berati bisa menyusul) Iya," kata Hasyim.
