KPU Putuskan Caleg Terpilih Maju Pilkada 2024 Wajib Mundur!

KPU Putusakan Caleg Terpilih Maju Pilkada 2024 Wajib Mundur!

Rabu, 15 Mei 2024 15:28:00

kpu

KPU Putuskan Caleg Terpilih Maju Pilkada 2024 Wajib Mundur! (merdeka.com)

KPU menetapkan syarat tertentu bagi caleg maju Pilkada 2024

Ketua KPU Bergetar Tahan Tangis dan Hela Napas saat Bacakan Putusan Hasil Pemilu 2024 © 2024 maverick

KPU Putuskan Caleg Terpilih Maju Pilkada 2024 Wajib Mundur!

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari memutuskan caleg terpilih wajib mundur jika sudah berstatus sebagai calon kepala daerah atau resmi terdaftar sebagai peserta Pilkada 2024.

"Sehingga begitu yang bersangkutan ditetapkan oleh KPU provinsi, kabupaten/kota sebagai calon atau paslon peserta di Pilkada 2024 maka yang bersangkutan harus segera mengajukan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih," kata Hasyim di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta (15/5/2024).

Hasyim menjelaskan, aturan terkait sudah dituangkan dalam rancangan peraturan KPU atau RPKPU Pasal 19. Dia berharap, dengan penegasan tersebut, polemik terkait dapat disudahi dan memberikan publik kejelasan.

“Jadi agar jelas jalur yang ditempuh, apakah (mau) menjadi calon kepala daerah atau (melanjutkan) jadi anggota DPR, DPD,” tutur Hasyim.

Syarat Caleg Maju Pilkada

Bila tetap ingin menjadi peserta Pilkada 2024, Hasyim meminta caleg terpilih di Pemilu 2024 menyampaikan surat pengunduran diri ke KPU paling lambat 5 hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon.

"Surat keterangan bahwa surat pengajuan pengunduran diri itu sebagaimana dimaksud sedang dalam proses dan diproses oleh pejabat KPU yang berwenang," Hasyim menandasi.

Sebagai informasi, pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024. Usai mendaftar, KPU akan melakukan penelitian dan verifikasi dokumen mereka yang masih berstatus bakal calon.

Jika memenuhi syarat, maka KPU akan menetapkan bakal calon tersebut sebagai pasangan calon kepala daerah pada 22 September 2024.

Maka dari itu, bila ada di antara mereka yang sudah berstatus caleg terpilih 2024 memiliki waktu kurang lebih satu pekan sebelum dilakukan pelantikan sebagai anggota DPR dan DPD yang akan digelar pada 1 Oktober 2024.

Share

Berita Terbaru

Artikel ini ditulis oleh

Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah

M

Reporter

Muhammad Radityo Priyasmoro

Menakar Fiskal & Moneter

stabilitas rupiah Stabilitas Rupiah: Pemerintah dan BI Perkuat Koordinasi Hadapi Pelemahan Nilai Tukar 2026-06-04 02:00:59
inflasi kaltim Inflasi Kaltim Mei 2026 Terkendali, Ini Penyebab Kenaikan Tipis dan Upaya Pengendaliannya 2026-06-04 01:04:38
ekonomi Jateng Pertumbuhan Ekonomi Jateng Kuat Didorong Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi 2026-05-31 23:02:09
Pesona Tambun Bungai Pesona Tambun Bungai 2026: Kalteng Sukses Dorong Gerakan Bangga Buatan Indonesia 2026-05-31 17:05:29
UMKM Kalteng Naik Kelas Kolaborasi BI dan Pemda Kalteng Dorong UMKM Naik Kelas, Perkuat Ekonomi Daerah 2026-05-31 15:01:17
Harga Pangan Nasional PIHPS: Harga Pangan Nasional Terkini, Cabai Rawit Tembus Rp82 Ribu dan Telur Ayam Rp30 Ribu 2026-05-30 11:01:29
Pendampingan Ekspor UMKM Babel Karantina Babel Gencarkan Pendampingan Ekspor UMKM, Dorong Ekonomi Daerah 2026-05-30 11:01:19
rupiah Rupiah Makin Mendekati Rp 18.000, Begini Respon BI 2026-05-29 16:39:52
nilai tukar rupiah melemah Rupiah Tertekan hingga Rp17.870, Ekonom Nilai BI Kewalahan Stabilkan Rupiah 2026-05-28 11:24:47
Bank Mandiri Bank Mandiri Raup Untung Rp18,1 Triliun per April 2026 2026-05-26 14:28:00
Ketahanan Pangan Sulut BI Perkuat Ketahanan Pangan Sulut Melalui Pemberdayaan Petani dan UMKM 2026-05-23 23:01:51
Percepatan Investasi BI Dorong Percepatan Investasi Sulawesi Utara, Kunci Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2026-05-23 23:01:21

Lihat Selengkapnya

Menilik Sektor Riil dari Dekat

padang Pemkot Padang Tegaskan Pentingnya Keseimbangan Lahan Pertanian dan Investasi untuk Pembangunan Berkelanjutan 2026-06-03 04:00:59
ekonomi Papua Pertanian Papua Jadi Motor Penggerak Utama Ekonomi Daerah di Triwulan I 2026 2026-06-03 01:02:59
percepatan tanam DKPP Kota Madiun Dorong Percepatan Tanam Antisipasi Puncak Kemarau, Lindungi Petani 2026-06-03 01:02:29
Edukasi Petani Jagung Pemkab Pasaman Barat Intensifkan Edukasi Petani Jagung untuk Penguatan Ekonomi Daerah 2026-05-31 21:01:39
Danantara Indonesia Dony Oskaria Tegaskan Transparansi DSI dalam Tata Kelola Ekspor Komoditas Strategis Nasional 2026-05-31 19:00:59
Harga Sawit Bengkulu Pemprov Bengkulu Pastikan Harga Sawit Kembali Normal di Lima Kabupaten 2026-05-31 18:01:09
OJK OJK Perkuat Ekosistem Buah Naga Kalteng, Dorong Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 2026-05-31 16:00:59
karantina tumbuhan BKHIT Babel Percepat Ekspor Komoditas Unggulan dengan 15 Instalasi Karantina Tumbuhan Baru 2026-05-31 11:00:49
malang Perbaikan Akses Pasar Gadang Malang: Dorong Ekonomi Lokal dengan Anggaran Rp14,9 Miliar 2026-05-30 23:01:49
LP2B Karawang DPRD Jabar Dukung Perluasan LP2B Karawang Demi Ketahanan Pangan Nasional 2026-05-30 14:01:09
Presiden Prabowo Presiden Prabowo Pulang ke Tanah Air Usai Kunjungan Kenegaraan Strategis ke Prancis 2026-05-30 11:01:09
Gabah Serapan Gabah Petani Capai 74 Persen, Sinyal Positif Ketahanan Pangan Nasional 2026-05-29 10:29:51

Lihat Selengkapnya

Kondisi Kantor Kementerian Imipas Setelah Wamen Silmy Karim Ditahan KPK

Prabowo Curiga Sidak MBG Bocor: Nasinya Pulen Kayak Restoran Jepang

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim

Janji Prabowo Perkuat KPK Hingga Kejagung: Berapa Kau Butuh, Saya Penuhi

IHSG Ditutup Turun 3,48% pada Sesi Pertama

Analis Ungkap FTSE dan MSCI jadi Ujian bagi IHSG

Tegas, KPU Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Petahana Ikut Pilkada Harus Cuti

Sementara untuk bakal calon kepala daerah dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum mendaftar.

Pilkada 2024

Anggota DPRD Maju Pilkada Harus Mundur dari Jabatannya, Ini Penjelasannya

Kebijakan ini menimbulkan berbagai pandangan dan diskusi.

Pilkada 2024

Pj Kepala Daerah Maju Pilkada 2024 Tetap Bekerja hingga SK dan Keppres Terbit

Aturan wajib mundur bagi Pj kepala daerah itu paling lama pada 17 Juli 2024 lalu.

Pilkada 2024

Selain Wajib Mundur, Caleg Terpilih Harus Penuhi Syarat Ini bila Ingin Maju Pilkada 2024

caleg

Bawaslu: Anggota Legislatif Terpilih Harus Mundur Ketika Ditetapkan jadi Calon Kepala Daerah!

caleg 2024

Kemendagri Bahas PKPU Soal Caleg Terpilih jadi Calon Kepala Daerah Tanpa Mundur

caleg

Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur Bila Ikut Pilkada 2O24, KPU Ungkap Alasannya

Ketua KPU membeberkan alasan kenapa caleg terpilih tidak perlu mundur jika maju di Pilkada

KPU

Prabowo-Gibran Disinggung Ganjar, Ini Aturan Wali Kota dan Menteri Maju Pilpres Tak Harus Mundur

Menurut Ganjar, risiko pejabat publik yang nyapres tidak mundur amat besar. Terlebih, ujarnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Capres

KPU Siapkan Pemutakhiran Data Pemilih dan Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029

Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.

berita update

Seskab Teddy Indra Wijaya Soroti Fenomena Inflasi Pengamat, Tekankan Akurasi Data dan Kepercayaan Publik

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat" yang dinilai kerap menyajikan analisis tidak faktual, sembari menegaskan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.

berita nasional

KPU Pasaman Barat Catat 326.910 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

alfi syahrin

Bawaslu Pasaman Barat Awasi Ketat Pemutakhiran Data Pemilih 2026 Demi Akurasi

Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.

bawaslu pasaman barat

Akademisi UIN Datokarama Palu Usulkan Kodifikasi Regulasi Pemilu untuk Perkuat Demokrasi

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

bawaslu

Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

bambang soesatyo