Selain Wajib Mundur, Caleg Terpilih Harus Penuhi Syarat Ini bila Ingin Maju Pilkada 2024
Selain Wajib Mundur, Caleg Terpilih Harus Penuhi Syarat Ini bila Ingin Maju Pilkada 2024
caleg![Selain Wajib Mundur, Caleg Terpilih Harus Penuhi Syarat Ini bila Ingin Maju Pilkada 2024](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/1200x630/bg/newsOg/2024/5/15/1715765574332-34hnj.jpeg)
Hal itu sesuai dengan UU Pilkada
![Selain Wajib Mundur, Caleg Terpilih Harus Penuhi Syarat Ini bila Ingin Maju Pilkada 2024](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/5/15/1715765535629-cv3amh.jpeg)
Selain Wajib Mundur, Caleg Terpilih Harus Penuhi Syarat Ini bila Ingin Maju Pilkada 2024
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menegaskan, anggota dewan yang terpilih harus mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai calon kepala daerah.
Hal itu sesuai dengan UU Pilkada bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD yang mendaftar sebagai calon kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya.
-
Kenapa Pilkada 2024 penting? Pemilihan kepala daerah serentak ini menjadi ajang untuk menilai kembali kinerja para pejabat yang sedang menjabat, sekaligus kesempatan bagi calon baru untuk menawarkan visi dan misi mereka dalam membangun daerah masing-masing.
-
Kenapa Panwaslu Pilkada 2024 penting? Dengan adanya Panwaslu, diharapkan setiap potensi kecurangan atau pelanggaran dapat dideteksi dan ditindaklanjuti dengan cepat, sehingga hasil Pilkada dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak.
-
Bagaimana Pantarlih membantu KPU dalam Pilkada 2024? Pantarlih berperan dalam membantu KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyusun daftar pemilih dan melakukan pemutakhiran data pemilih.
-
Siapa yang menolak tawaran menjadi Caleg di Pemilu 2024? Yang nawarin saya itu banyak. Pokoknya tinggal jawab saja mau, segala persyaratan pendaftaran mereka yang ngurus. Tapi saya belum mau,” ujar Suroso.
Pengunduran diri itu dilakukan ketika calon legislatif terpilih sebelum dilantik. Ketika pendaftaran, caleg tersebut belum harus mundur.
"Namun bagi calon terpilih yang belum dilantik maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR DPD atau DPRD tetapi belum dilantik," kata Hasyim saat rapat kerja dengan Komisi II di DPR, Jakarta, Rabu (15/5).
Setelah penetapan sebagai calon kepala daerah, calon legislatif terpilih harus menyertakan dokumen pengajuan pengunduran diri. Caleg terpilih itu harus bersedia mengundurkan diri.
"Syarat atau dokumen yang diperlukan yang dipersyaratkan adalah serahkan dokumen paling lambat 5 hari setelah penetapan paslon. Berupa surat pengajuan diri sebagai anggota DPR DPD dan DPRD terpilih," jelas dia.
"Kemudian yang kedua adalah tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri tersebut. Kemudian yang ketiga surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang," sambung Hasyim.
- SEMENIT PAHAM: Ternyata, Ini Alasan Kenapa Kita Wajib Ikut Kawal Pemilu 2024
- Dua Caleg Demokrat Dilaporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu, Masuk Tahap Ajudikasi
- Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur Bila Ikut Pilkada 2O24, KPU Ungkap Alasannya
- Tugas Pantarlih Pilkada 2024, Ketahui Kewajiban, Gaji dan Syarat-syaratnya
- LED adalah Light Emitting Diode, Berikut Fungsi dan Prinsip Kerjanya
- Blak-blakan Juru Parkir Mini Market soal Setoran dan Campur Tangan Pemilik Tanah
Hasyim mengatakan, pendaftaran calon kepala daerah dibuka tanggal 27-29 Agustus 2024. Kemudian penetapan calon kepala daerah pada tanggal 22 September 2024.
Sementara, pelantikan anggota DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober. Maka itu apabila telah ditetapkan KPU sebagai calon kepala daerah, anggota DPR yang akan dilantik itu harus mengajukan pengunduran diri.
"Sehingga begitu yang bersangkutan ditetapkan oleh KPU provinsi atau kabupaten kota sebagai calon atau paslon peserta pilkada 2024 maka yang bersangkutan harus segera mengajukan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih. Jadi supaya jelas jalur yang ditempuh apakah menjadi calon kepala daerah atau menjadi anggota DPR atau DPD," imbuh Hasyim.