Kata Gerindra soal 4 Hakim MK Dissenting Opinion pada Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Partai Gerindra tetap menghormati keputusan yang telah dibacakan hakim MK.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia capres-cawapres minimal berusia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah diwarnai pendapat berbeda atau dissenting opinion. Sebanyak empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion.

Menanggapi pendapat berbeda tersebut, Partai Gerindra tetap menghormati keputusan yang telah dibacakan hakim MK. Sebagai catatan yang tetap tidak terpisahkan dalam sebuah putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

"Tentu saja itu dissenting opinion dari hakim saya kira sudah tercantum dalam sebuah memori hukum yang juga komprehensif. Sehingga itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan MK yang sudah diputuskan," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Senin (16/10).

Kata Gerindra soal 4 Hakim MK Dissenting Opinion pada Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Selain itu, Muzani pun menyampaikan terkait pandangan Ketum Prabowo Subianto soal putusan MK. Di mana, akan menjadi pembahasan dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang akan digelar dalam waktu dekat.

"Beliau menyimak, mendengar, dan memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah keputusan yang final dan mengikat," kata dia.

"Tentu saja ini akan menjadi sebuah cara pandang bagi partai-partai koalisi di Koalisi Indonesia Maju dalam mengambil keputusan," tambahnya.

Meski begitu, Muzani mengakui putusan MK soal usia capres-cawapres tetap 40 tahun dengan pengecualian boleh di bawah umur asalkan berpengalaman sebagai kepala daerah telah membuat terang benderang.

"Saya kira putusan MK menjadi suatu yang jelas terang benderang, jadi nanti nunggu sesuatu yang sudah jelas nanti tunggu semua ketua umumnya," ujar dia.

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Diketahui, empat hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Sedangkan, dua hakim konstitusi menyatakan alasan berbeda (concurring opinion) ialah Hakim Konsttusi Enny Nurbaningsh dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

"Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda (concurring opinion) dari 2 (dua) orang Hakim Konsttusi, yaitu Hakim Konsttusi Enny Nurbaningsh dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh," kata Anwar Usman dalam ruang sidang MK, Jakarta, Senin (16/10).

"Serta terdapat puta pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 4 (empat) orang Hakim Konsttusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konsttusi Said Isra, Hakim Konstitus Avie Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo," sambung Anwar Usman.

Salah satu hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan, untuk menunjukkan berpengalaman atau tidaknya seorang kepala daerah sebagaimana dalil pemohon tidak dapat hanya didasarkan pada status kepala daerah, in casu gubernur yang merupakan pihak yang memegang jabatan Karena telah terpilih (elected official) dalam pemilihan Kepala daerah.

"Sebab, antara berpengalaman sebagai kepala daerah dengan keterpilihan dalam jabatan kepala daerah, merupakan dua hal yang berbeda," ucap Enny.

Selain itu, Saldi Isra mengaku bingung Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat terkait putusan gugatan diajukan Almas Tsaqibbirru tersebut. Tidak hanya itu, Saldi Isra merasa khawatir putusan itu membuat MK terjebak dalam pusaran politik.

Kemudian untuk, Arief Hidayat membeberkan kejanggalan gugatan perkara diajukan Almas Tsaqibbirru yang meminta ditambahkan frasa 'berpengalaman sebagai kepala daerah' sebagai syarat capres-cawapres.

Arief menilai pengubahan frasa tersebut terdapat beberapa kejanggalan mulai didaftarkan hingga pengambilan keputusan jika dibandingkan empat gugatan dengan petitum terkait batas mininum capres-cawapres seperti gugatan nomor 29, gugatan nomor 51, gugatan nomor 55 dan gugatan nomor 91.

Kata Gerindra soal 4 Hakim MK Dissenting Opinion pada Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

17 Oktober 2023 14:00

Artikel ini ditulis oleh

Editor Titin Supriatin

Topik Terkait

Reporter

Bachtiarudin Alam

Batasan Usia Capres Cawapres MK Putuskan Kepala Daerah Bisa Jadi Capres-Cawapres Meski Belum 40 Tahun, 4 Hakim Dissenting Opinion

Putusan itu dibacakan majelis hakim dalam sidang perkara 90/PUU-XXI/2023 dipimpin Ketua MK Anwar Usman.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Tiga Hakim Dissenting Opinion Putusan Batas Usia Capres Cawapres Tak Hadiri Pelantikan MKMK

MKMK ini akan bekerja selama satu bulan untuk mengusut dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim terkait putusan yang mengubah syarat capres cawapres.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Anwar Usman Sidang MKMK Diwarnai Dissenting Opinion, Anwar Usman Harusnya Dipecat dari Hakim MK

MKMK sebelumnya memutuskan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Gugatan batas usia capres-cawapres Kala Hakim Saldi Isra Singgung Nama Gibran di Sidang Putusan Terkait Usia Capres-Cawapres

Hakim Konstitusi Saldi Isra meluapkan rasa jengkelnya lewat penyampaian perbedaan pendapat atau dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Saldi Isra Sidang MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Etik Terkait Dissenting Opinion Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres

Putusan terhadap Saldi Isra itu dibacakan MKMK dalam sidang digelar di gedung MK, Selasa (7/11).

Baca Selengkapnya

berita video VIDEO: Blak-blakan Hakim Saldi Isra Singgung Gibran Jadi Acuan Soal Putusan MK

Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyatakan beda pendapat (dissenting opinion) terhadap putusan usia capres-cawapres 40 tahun

Baca Selengkapnya

Arief Hidayat Berpakaian Serba Hitam, Arief Hidayat: Saya Berkabung di MK Baru Terjadi Prahara

Bukan tanpa sebab, warna itu ia pilih karena sedang berkabung.

Baca Selengkapnya

berita video VIDEO: KERAS! Saldi Isra Ungkap Keanehan Luar Biasa Putusan MK, Bingung Sekelebat Berubah

Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyatakan beda pendatan (dissenting opinion) terhadap putusan usia capres-cawapres 40 tahun

Baca Selengkapnya