Gerindra Tegaskan MKMK Tidak Mungkin Batalkan Putusan MK, Ini Penjelasannya

Seperti diketahui, MK baru saja mengeluarkan putusan mengubah syarat Pilkada.

Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Perkara tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Mereka memberikan dukungan terhadap putusan MK terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden di bawah 40 tahun.

Golkar menyebut, keputusan MK bersifat final dan mengikat.

Revisi tersebut baru dapat terlaksana setelah DPR selesai masa reses.

Guru Besar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat usia minimal cawapres.

Sebanyak empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion pada putusan batas usia Capres-Cawapres.

MK bakal memutus gugatan batas usia capres dan cawapres pada 16 Oktober 2023.

Aturan batas usia capres-cawapres merupakan kebijakan hukum terbuka, sehingga yang dapat mengubahnya DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh menawarkan konsep blok politik, bukan merger atau fusi partai, menanggapi isu NasDem dan Gerindra akan merger.

Gerindra unggul dengan angka 26,1%, diikuti PDIP 15,4%, dan Golkar 9%.

Kejadian saat Ridwan berada di sebuah warung kopi di jalan Imam Bonjol, Pasar Menteng. Ia terkejut saat hendak pulang mendapati kaca mobilnya retak.

Pengamat politik menyoroti pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri sebagai simbol Harmoni Kepemimpinan nasional, menebarkan optimisme bagi masa depan Indonesia di tengah ketidakpastian global.

AHY berkelakar soal kedekatannya dengan Menlu Sugiono saat buka puasa Demokrat, mengenang masa bersama di SMA Taruna Nusantara sejak usia remaja.

AHY menegaskan komitmen Partai Demokrat untuk mendukung dan mengawasi pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

MKMK telah menerima aduan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) terhadap Adies atas dugaan pelanggaran etik.

Termasuk hakim konstitusi yang mengangkat anggota MKMK sekalipun, tidak memiliki hak untuk mencampuri proses yang sedang berjalan.

Anggota DPR RI Rudianto Lallo menekankan pentingnya MKMK menjaga Batas Prinsip Konstitusionalisme sesuai filosofi pembentukannya, demi menghindari pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri.

Anggota DPR RI Soedison Tandra membantah tudingan pelanggaran prosedur dalam pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK, menegaskan seluruh proses telah transparan dan sesuai aturan, meskipun Adies Kadir Hakim MK dilaporkan ke MKMK.

MKMK mencermati tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Sapta Karsa Hutama yang dilakukan oleh Ketua MK Suhartoyo

Yuliandri juga mengatakan bahwa MKMK memiliki fokus untuk menjaga muruah dan martabat MK.