Golkar Yakin MKMK Tak Ubah Putusan MK soal Syarat Capres-Cawapres

Seperti diketahui, MK baru saja mengeluarkan putusan mengubah syarat Pilkada.

Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) memutuskan Anwar Usman melanggar kode etik berat. Dia dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK.

Hal itu dalam rangka menjawab dalil gugatan terhadap Ketua MK Anwar Usman.

Mereka memberikan dukungan terhadap putusan MK terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden di bawah 40 tahun.

Bawono menduga ada upaya menggulirkan isu tersebut agar menggerus elektabilitas Prabowo-Gibran

Gerindra menilai tidak bisa membatalkan keputusan MK soal syarat Capres-Cawapres.

MKMK menyebut seluruh bukti terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK telah lengkap, termasuk keterangan saksi dan ahli.

Revisi tersebut baru dapat terlaksana setelah DPR selesai masa reses.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tidak ikut RPH dalam memutuskan tiga perkara itu pada Selasa 19 September 2023.

Aturan batas usia capres-cawapres merupakan kebijakan hukum terbuka, sehingga yang dapat mengubahnya DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang.

Gugatan batas usia capres-cawapres masih ada tahap sidang untuk pembuktian.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, meluncurkan buku berjudul "Kekuasaan Yang Menolong" yang membawa semangat politik untuk menolong rakyat dan mengabdi kepada masyarakat luas.

DPD I Partai Golkar Maluku mendesak kepolisian menyelidiki kasus penikaman menimpa Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Nus Kei.

Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora, tewas ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun. Polisi bergerak cepat menangkap dua terduga pelaku penikaman Ketua Golkar Maluku Tenggara.

Gubernur Sherly Tjoanda menyoroti ketimpangan ekonomi Maluku Utara yang tinggi meski pertumbuhan ekonomi mencapai 34 persen, memicu pertanyaan tentang pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Bahlil meminta pengurus baru DPD Golkar Sulut yang nantinya terpilih, untuk menambah perolehan kursi di DPRD kabupaten/kota maupun provinsi pada Pemilu 2029.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya Musda Golkar Sulut untuk memperkuat soliditas partai dan menentukan kepemimpinan visioner ke depan, demi kemajuan organisasi.

MKMK telah menerima aduan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) terhadap Adies atas dugaan pelanggaran etik.

Termasuk hakim konstitusi yang mengangkat anggota MKMK sekalipun, tidak memiliki hak untuk mencampuri proses yang sedang berjalan.

Anggota DPR RI Rudianto Lallo menekankan pentingnya MKMK menjaga Batas Prinsip Konstitusionalisme sesuai filosofi pembentukannya, demi menghindari pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri.

Anggota DPR RI Soedison Tandra membantah tudingan pelanggaran prosedur dalam pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK, menegaskan seluruh proses telah transparan dan sesuai aturan, meskipun Adies Kadir Hakim MK dilaporkan ke MKMK.

MKMK mencermati tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Sapta Karsa Hutama yang dilakukan oleh Ketua MK Suhartoyo

Yuliandri juga mengatakan bahwa MKMK memiliki fokus untuk menjaga muruah dan martabat MK.