Tidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menanggapi soal usulan pembentukan panitia kerja (Panja) netralitas Polri jelang Pilpres 2024. Selain tidak terdapat urgensi, Habiburokhman juga menyebut bahwa pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
“Aneh ya kalau untuk memastikan netralitas terhadap institusi penegak hukum kita harus bentuk Panja. Misalnya Panja netralitas Polri, Panja netralitas BIN karena ada pakta integritas itu kan, panja netralitas KPU, panja netralitas Bawaslu, Panja netralitas Komnas HAM, enggak masuk akal,” jelas Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).
Wakil Ketua Umum Gerindra ini pun menyatakan bahwa usulan tersebut tidak masuk akal karena akan membingungkan. Untuk diketahui, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang seharusnya dilakukan oleh keseluruhan komisi, nantinya hanya dapat dilakukan oleh anggota Panja.
“Karena tupoksinya, itu kerja itu kan tupoksi komisi secara keseluruhan. Yang tidak bisa menjadi anggota Panja nggak bisa dong, melakukan kerja-kerja konkret memastikan netralitas?” sambungnya.
Mengenai Undang-Undang yang mengatur soal Netralitas Polri, tertuang dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam aturan itu, ditekankan bahwa Polri wajib netral dalam politik serta tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.
“Itu sudah ada, sudah jelas. Kalau ada fakta ketidaknetralan, baru kita persoalkan, kita tanyakan lewat komisi,” sebut Habiburokhman.
“Jadi memang tidak ada urgensi, logika yang aneh, kalau untuk membentuk Panja itu logika yang aneh,” lanjutnya.
Sementata itu, Habiburokhman juga mengatakan jika saat ini semangat di Komisi III untuk membentuk Panja itu sudah menyusut.
“Coba deh cek, di rekan-rekan Komisi III yang lain ya. Setahu saya semangat untuk membentuk Panja itu sudah semakin menurun, nggak ada,” kata dia memungkasi.
Diberitakan, Komisi III dengan Polri menggelar rapat membahas pengamanan dan penegakan hukum Pemilu 2024, pada Rabu (15/10) kemarin.
Terdapat beberapa kesimpulan, salah satunya terkait pembahasan lebih lanjut perihal usulan pembentukan panitia kerja (Panja) Netralitas Polri.
Adapun, tidak semua pihak sepakat dengan usulan ini. Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman menolak pembentukan Panja Netralitas Polri.
Menurutnya, akan bikin bingung kalau DPR membentuk Panja untuk setiap lembaga negara. Ia juga meyakini bahwa Panja tidak diperlukan, sebab selama ini tidak pernah ada Panja terkait pemilu.
Reporter Magang: Anin Kumala
Pihaknya yakin bahwa MK akan selalu memberikan yang terbaik sebagai lembaga tinggi negara.
Baca Selengkapnya
"Langkah ini harus saya lakukan untuk menjaga netralitas Lemhannas," kata Andi Widjajanto
Baca Selengkapnya
Kata Meutya di dalamnya juga diisi unsur pimpinan lain dan juga anggota di Komisi I DPR RI.
Baca Selengkapnya
Netralitas Polri terus diragukan berbagai pihak jelang Pemilu 2024. Wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI-Polri pun digulirkan.
Baca Selengkapnya
Merilis prangko bertemakan pahlawan nasional TNI AU
Baca Selengkapnya
Sugeng mengimbau para pihak tidak serta-merta menuding Polri tidak netral.
Baca Selengkapnya
Ketum PDIP Megawati bebrapi-api saat pidato menyinggung soal penguasa saat ini.
Baca Selengkapnya
Yudo juga membeberkan tiga poin Komitmen Netralitas TNI kepada prajurit dalam pengarahan itu.
Baca Selengkapnya
Ganjar memastikan kembali pembangunan IKN tetap dilaksanakan berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi