Anggota DPR Tak Setuju Usulan Kapolri Diangkat Presiden Tanpa Libatkan Parlemen

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Seluruh Fraksi menyatakan setuju revisi UU Polri menjadi usul inisiatif DPR.

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa para anggota memiliki perbedaan pendapat terkait metode pengangkatan Kapolri.

Ketiadaan batas Masa Jabatan Kapolri dalam UU Polri dinilai analis dapat melemahkan independensi dan netralitas institusi, memicu gugatan uji materiil di MK.

Pemuda Muhammadiyah secara tegas menyatakan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden, menekankan pentingnya menjaga stabilitas sistem pemerintahan dan supremasi sipil.

Pengamat kepolisian dan DPR menegaskan Kedudukan Polri di Bawah Presiden adalah amanat reformasi dan sesuai konstitusi. Wacana penempatan di bawah kementerian dinilai cacat hukum dan berpotensi menghambat kinerja.

Kini, yang harus ditekankan adalah penguatan institusi Polri, bukan pada perubahan struktur kelembagaan.

Hasil tersebut merupakan buah dari pembahasan percepatan reformasi Polri. Kapolri diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden.

Pesan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Rikwanto. Pensiunan jenderal polisi ini menegaskan mendukung Polri tetap di bawah presiden.

Ia menilai posisi tersebut penting untuk menjaga konsistensi sistem ketatanegaraan dan memastikan fungsi Polri berjalan efektif dalam menjaga keamanan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benni K Harman mengaku mendukung keputusan Presiden Prabowo untuk membentuk Komisi Reformasi Kepolisian.

Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah menjaga pertumbuhan ekonomi.

Charles menyebutkan, temuan kasus rabies di Turki maksimal dua selama setahun. Ia membandingkan data di Indonesia yakni 122 orang.

Gojek dan Grab resmi memangkas potongan komisi layanan ojek online roda dua menjadi 8 persen. Kebijakan berlaku mulai 1 Juli 2026.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.