Gerindra Yakin Polri Netral di Pemilu 2024

Menurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.

Aria Bima masih meyakini dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait netralitas ASN, TNI dan Polri

Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.

Fadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pemilu sebagai pesta demokrasi dihadapi dengan bahagia dan senang.

Hal itu disampaikan menyusul adanya informasi dugaan intimidasi oleh oknum polisi terhadap sejumlah civitas akademika.

Usulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri

Sugeng mengimbau para pihak tidak serta-merta menuding Polri tidak netral.

Panja ini akan berfokus pada penegakan tugas kepolisian agar sesuai peraturan perundang-undangan.

DPR bisa menambahkan kewenangan Bawaslu untuk menindak oknum Polri yang tidak netral.

Usulan pembentukan Panja Netralitas Polri ini muncul saat rapat Komisi III DPR dengan Polri

Rizaldy mempertanyakan jika ada usulan pembentukan Panitia Kerja Polri dari DPR.

Ketua Harian DPP Gerindra itu juga menyatakan partainya mendukung keputusan MK tersebut.

Dasco menilai kritik disampaikan kader PDI Perjuangan selama ini juga selalu bersifat membangun.

Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindak tegas pejabat yang terindikasi menyelewengkan uang rakyat, menegaskan tidak ada toleransi meski ada kedekatan pribadi.

Pimpinan sidang etik, Fikrah Auliurrahman membacakan putusan dan menyatakan memberi teguran keras dan terakhir pada Ahmad Syahri.

Ahmad Syahri tiba ruang sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra, di DPP Gerindra, Jakarta Selatan, didampingi Ketua DPC Gerindra Jember Ahmad Halim.

Menurut Habiburokhman, pemanggilan Syahri dilakukan untuk disidang karena sudah melanggar kode etik.

Ada tujuh substansi dalam revisi UU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Ada lima poin menjadi atensi pemerintah pada Revisi UU Polri.

Berdasarkan hasil investigasi bersama PT PLN (Persero), gangguan diduga dipicu faktor teknis dan cuaca ekstrem.

Polda di sejumlah daerah memperkuat patroli dan penindakan untuk menekan maraknya kejahatan jalanan.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran tembakau sintetis seberat ratusan gram di dua lokasi Jakarta Timur, menangkap dua tersangka dan menyita berbagai barang bukti, membuat pembaca penasaran akan detail modusnya.

Penguatan perlindungan jemaah haji Indonesia menjadi fokus pertemuan Polri dengan otoritas keamanan Arab Saudi di Riyadh.