Komisi III: Oknum Polisi Jangan Coreng Netralitas Kapolri

Polda Jateng akan koordinasi lintas sektoral, mulai dari pengawalan logistik pemilu, pengamanan pelaksanaan, hingga penempatan personel TPS.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Langkah ini ini dilakukan sebagai kerja sama Polda Metro Jaya bersama unsur masyarakat dalam pengamanan Pemilu 2024.

Mabes Polri diingatkan kembali soal netralitas saat Pemilu 2024.

Fadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.

Isa juga meminta kerja sama masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif selama pelaksanaan tahapan Pilkada.

Deklarasi digelar dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan menjelang Pemilu 2024

Menurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.

Polri mengajak seluruh pimpinan redaksi media untuk bersinergi memberikan edukasi dan literasi.

Polri diharapkan menjalankan fungsinya untuk mengamankan pemilu agar damai.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan tidak boleh menjadi alat politik dan harus independen serta profesional

Bima juga menegaskan bahwa pemerintah sepakat pemekaran daerah harus dilakukan secara selektif dan melalui pertimbangan yang matang.

Kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan perpanjangan masa pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau Kapolri hingga usia 63 tahun.

DIM tersebut diterima Panitia Kerja (Panja) RUU Polri dari Kementerian Hukum dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pembenahan sistem dan pengawasan menjadi langkah penting agar penyimpangan anggaran tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Kolaborasi Telkom dan Dinas Pendidikan hadirkan try out berbasis data, dukung evaluasi pembelajaran yang lebih objektif dan terukur

Wamendagri Ribka Haluk dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan selaras prioritas nasional dan percepat pembangunan inklusif.

Satgas PRR percepat pembersihan lumpur pascabencana, 658 lokasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar berhasil dipulihkan dengan skema cash for work.

Kemendagri soroti 321 Pemda belum lakukan langkah pengendalian inflasi, diminta tak hanya hadir rapat tapi turun langsung ke lapangan.

Mendagri Tito Karnavian cek KPP Papua Barat Daya, apresiasi progres 100 persen dan dorong gedung segera digunakan agar tak terbengkalai.

Telkom Indonesia susun roadmap dekarbonisasi untuk capai target Net Zero Emissions 2060 dengan strategi berkelanjutan.