Anggota DPR Yakin Kejagung Kuat Iman, Tak Jadi Alat Politik di Pemilu 2024

Jaksa Agung menegaskan, Kejaksaan  harus independen dan profesional di tahun politik

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan tidak boleh menjadi alat politik dan harus independen serta profesional dalam penegakan hukum di tengah tahun politik Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan ST Burhanuddin setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa bidang di Kejaksaan Agung.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung pandangan Jaksa Agung. 

Sahroni menilai, dengan adanya eskalasi dinamika politik menjelang 2024, seluruh jajaran Kejaksaan diharapkan dapat tetap netral dan profesional

“Menjelang 2024 ini, sudah dipastikan tensi politik akan meningkat. Namun, hal tersebut sama sekali tidak boleh memengaruhi kinerja Kejaksaan,” ujar Sahroni

Terutama, ujar Sahroni, di level Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Harus benar-benar langsung bersinggungan dengan dinamika di lapangan

“Kejagung harus kuat iman tak jadi alat politik,” ujar Sahroni.

Karena, menurut Sahroni, pasti akan ada saja oknum yang berusaha mendekati jajaran Kejaksaan di berbagai tingkatan.

Oleh karena itu, dirinya meminta seluruh jajaran tetap berpaku pada arahan dari Jaksa Agung.

Sebab dirinya melihat, Jaksa Agung tidak akan ‘lembek’ jika mendapati oknum yang terlibat dalam persekongkolan politik.

“Untuk itu, saya minta semuanya ikuti arahan dari Jaksa Agung, jangan ada yang coba campurkan penegakan hukum dengan politik. Jaksa Agung pasti tidak akan mentoleransi hal-hal semacam itu,” kata Sahroni.

Namun meski begitu, Sahroni tetap optimis bahwa seluruh Insan Adhyaksa memiliki integritas yang tidak akan mampu ditawar.

Sehingga, dirinya percaya bahwa kasus seperti itu memiliki peluang rendah untuk terjadi.

"Tapi saya percaya, setiap jajaran Kejaksaan memiliki integritas yang tidak bisa ditawar. Jadi pasti tidak akan mudah terhasut oleh hal-hal haram semacam itu,"

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni

Merdeka.com