Fakta Unik: MPP Kabupaten Semarang Dinobatkan Jadi Percontohan Nasional Berkat 124 Layanan Digital

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Semarang diakui Komisi II DPR RI sebagai percontohan nasional. Temukan bagaimana 124 layanan digitalnya mengubah birokrasi dan menjadi inspirasi bagi daerah lain!

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan apresiasi tinggi kepada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Semarang. Institusi ini secara resmi dinobatkan sebagai percontohan nasional berkat efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam menghadirkan layanan publik.

MPP Kabupaten Semarang berhasil mengintegrasikan 124 jenis layanan publik yang seluruhnya berbasis digital, menjadikannya model ideal reformasi birokrasi. Keberhasilan ini menempatkannya pada peringkat kesembilan MPP Prima secara nasional pada tahun 2024.

Pengakuan ini disampaikan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, setelah timnya melakukan kunjungan langsung. Kunjungan tersebut dilaksanakan di MPP Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, pada Selasa (16/9) lalu.

Inovasi dan Integrasi Layanan di MPP Kabupaten Semarang

Dalam kunjungan yang dilakukan pada Selasa lalu, rombongan Komisi II DPR RI menemukan bahwa pelayanan di MPP Kabupaten Semarang telah berjalan dengan sangat baik. Mal Pelayanan Publik ini berhasil menghadirkan layanan dari 25 institusi berbeda dalam satu gedung terpadu.

Institusi yang tergabung meliputi Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga Kantor Pajak Pratama. Selain itu, terdapat juga Kementerian Agama dan Samsat yang siap melayani masyarakat.

Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan penting, seperti pengurusan sertifikat tanah, pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), serta perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Semua kemudahan ini tersedia dalam satu lokasi yang terintegrasi.

Mohammad Toha menyatakan, "Di Provinsi Jawa Tengah semua kabupaten/kota sudah memiliki Mal Pelayanan Publik. Namun, MPP Kabupaten Semarang ini berhasil menempati peringkat ke-9 MPP Prima secara nasional di 2024, artinya sudah bisa menjadi percontohan."

Tantangan dan Rekomendasi Perbaikan

Meskipun telah mencapai banyak kemajuan, Mohammad Toha juga mengidentifikasi beberapa area yang masih memerlukan perbaikan di MPP Kabupaten Semarang. Salah satu masalah yang disoroti adalah adanya komputer yang sempat tidak berfungsi akibat blank spot jaringan internet.

Untuk mengatasi masalah ini, Toha menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Semarang menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, seperti Telkom. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan dan pemerataan jaringan internet di seluruh wilayah Kabupaten Semarang.

Selain itu, penguatan server juga menjadi prioritas penting agar mampu menampung lebih banyak data dan menjaga keamanan dari potensi peretasan. Tata ruang MPP juga dinilai masih perlu diperbaiki untuk memastikan pelayanan antar instansi dapat berjalan lebih tertata dan efisien.

"Pemkab perlu bekerja sama dengan pihak eksternal, misalnya Telkom, untuk memastikan jaringan internet merata di seluruh wilayah Kabupaten Semarang," ujar Toha.

MPP Kabupaten Semarang: Inspirasi Reformasi Birokrasi

Terlepas dari beberapa hal yang perlu dibenahi, Mohammad Toha menegaskan bahwa MPP Kabupaten Semarang sangat layak menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Kehadiran MPP yang representatif dan memadai merupakan wujud nyata dari reformasi birokrasi di tingkat daerah.

Model pelayanan ini juga mencerminkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik di tingkat nasional, sesuai dengan semangat good governance. Komisi II DPR RI melihat potensi besar dalam model MPP ini untuk diterapkan secara lebih luas.

Toha menambahkan, "Kami temukan pelayanan di sini sangat membantu masyarakat. Ada layanan sejak bayi lahir, BPJS, konsultasi hukum hingga urusan kendaraan bermotor. Semua terintegrasi dalam satu gedung besar." Oleh karena itu, Komisi II akan mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk memperluas pembangunan MPP di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Sumber: AntaraNews