Sorot
{{caption}}
Genjot Ekonomi Baru, Danantara Sasar Konser Musik hingga Sport Tourism

{{caption}}
DPR Setujui Ribuan Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer

{{caption}}
Operasional MBG Depok Berhenti Sementara, Pekerja Dapur Ikut Diliburkan

{{caption}}
Klasemen Moto3 Ceko 2026: Cemerlang di Brno, Veda Ega Pratama Didekati Rider Malaysia

{{caption}}
LRT Velodrome-Manggarai Diresmikan Agustus 2026

{{caption}}
Ibu dan Dua Anak Diduga Keracunan Susu MBG, Ini Kata Pengelola SPPG

Topik Terkait
{{caption}}
Menkomdigi Raih OPSI KIPP 2025 Berkat Inovasi Layanan Publik Berbasis Digital

Kementerian Komdigi juga mendorong penguatan Digitalent Mobile sebagai platform pembelajaran talenta digital berbasis gawai.

{{caption}}
Pemkab Karawang Bangun Mal Pelayanan Publik Cikampek, Tingkatkan Akses Layanan Warga Timur

Pemerintah Kabupaten Karawang membangun Mal Pelayanan Publik Cikampek untuk memudahkan masyarakat di wilayah timur mengakses berbagai layanan, ditargetkan beroperasi pada 2026.

{{caption}}
Tahukah Anda? Mal Pelayanan Publik (MPP) Solusi Efisiensi Birokrasi dan Penggerak Ekonomi Lokal, Ini Kata Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebut Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai inovasi penting pangkas birokrasi dan dorong ekonomi lokal. Simak dampaknya!

{{caption}}
Fakta Anggaran Fantastis: Pemkab Kucurkan Rp6,5 Miliar untuk Rehab Mall Pelayanan Publik Aceh Barat

Pemkab Aceh Barat mengalokasikan dana fantastis Rp6,5 miliar untuk merehabilitasi Mall Pelayanan Publik Aceh Barat hingga 2025. Apa tujuan di balik investasi besar ini?

{{caption}}
Trivia: Mal Pelayanan Publik Cirebon Layani 8.412 Pemohon, Kini Jadi Bagian dari 296 MPP Nasional

Mal Pelayanan Publik Cirebon telah sukses melayani ribuan pemohon sejak beroperasi, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah. Cari tahu bagaimana MPP ini menjadi bagian penting dari 296 MPP di seluruh Indonesia.

{{caption}}
Fakta Unik Mall Pelayanan Publik Kediri: Fasilitasi 85 Jenis Layanan, Jadi Bukti Kebangkitan Pasca Kerusuhan

Mall Pelayanan Publik Kediri resmi beroperasi dengan 85 jenis layanan dari 21 instansi, menandai semangat baru Pemkab Kediri dalam melayani masyarakat pasca insiden kerusuhan.

{{caption}}
Menteri Rini sebut Makin Banyak Mal Pelayanan Publik Pangkas Birokrasi

Kini terdapat 296 MPP di seluruh Indonesia dari total 508 kabupaten/kota dan satu provinsi Daerah Khusus Jakarta.

{{caption}}
Fakta Unik: MPP Kabupaten Semarang Dinobatkan Jadi Percontohan Nasional Berkat 124 Layanan Digital

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Semarang diakui Komisi II DPR RI sebagai percontohan nasional. Temukan bagaimana 124 layanan digitalnya mengubah birokrasi dan menjadi inspirasi bagi daerah lain!

{{caption}}
Tahukah Anda? Mal Pelayanan Publik Temanggung Pangkas Waktu Pengurusan Izin dengan Indeks Kepuasan 93%!

Mal Pelayanan Publik Temanggung sukses memangkas waktu pengurusan perizinan dan meraih indeks kepuasan masyarakat 93%, menawarkan kemudahan akses layanan di satu lokasi.

{{caption}}
Pelayanan Publik Nagan Raya Tetap Optimal Meski ASN Terapkan WFA Pasca-Lebaran

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan lancar usai libur Idul Fitri, meskipun sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) menerapkan sistem kerja WFA.

{{caption}}
Pemkab Morut Terapkan Kebijakan Kerja Fleksibel ASN Selama Libur Nyepi dan Idul Fitri 2026

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) memberlakukan kebijakan kerja fleksibel ASN selama libur Nyepi dan Idul Fitri 2026, memastikan pelayanan publik tetap optimal dan produktivitas terjaga.

{{caption}}
Pemkab Bandung Siapkan THR PPPK Paruh Waktu, Pastikan Kesejahteraan Guru Honorer

Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah progresif dengan menyiapkan THR PPPK paruh waktu bagi guru, sembari menanti regulasi resmi dari MenPAN-RB untuk kepastian status mereka.

{{caption}}
IKN Pacu Birokrasi Muda Rancang Ulang Cara Kerja, Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Baru

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan, melainkan memacu birokrasi muda untuk merancang ulang cara kerja, menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan digital.

{{caption}}
Polantas Genap 70 Tahun, MenPAN-RB Sebut Tingkat Kepercayaan Publik Tembus 94,92 Persen

Pengawalan arus mudik dan libur Natal-Tahun Baru (Nataru) yang dinilai terbaik sepanjang sejarah.

{{caption}}
714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri, MenPAN-RB Respons Begini

Dari jumlah tersebut, sebanyak 653 peserta mengundurkan diri secara resmi, sementara 61 peserta dianggap mengundurkan diri.

{{caption}}
FKBI: Transformasi Energi Bersih Perkuat Reputasi Pertamina di Kancah Global

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai langkah Transformasi Energi Bersih Pertamina serta penguatan layanan publik mampu memperkuat reputasi perusahaan di tingkat global, seiring masuknya dalam daftar Fortune Southeast Asia 500.

{{caption}}
Pemkab Mimika Studi Tiru Pengelolaan Air Bersih di Solo, Tingkatkan Layanan Publik

Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan studi tiru pengelolaan air bersih di Perumda Air Minum Toya Wening Solo. Langkah ini menjadi komitmen serius Pemkab Mimika untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat dan sanitasi.

{{caption}}
BPJS Kesehatan dan Pemkab Poso Permudah Akses Program JKN di Desa Tiwa'a

BPJS Kesehatan bersama Pemkab Poso menghadirkan Program Bunga Desa di Desa Tiwa'a, mempermudah akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat.

{{caption}}
Disdik Sleman Pastikan Relokasi Korwil Mlati Tak Ganggu Layanan Pendidikan, Dukung Ekonomi Daerah

Dinas Pendidikan Sleman memastikan relokasi kantor Koordinator Wilayah Pendidikan Mlati tidak akan mengganggu kegiatan belajar-mengajar, sekaligus menjadi langkah strategis mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

{{caption}}
Bupati Karawang Soroti Dampak Pemadaman Listrik Bergilir Terhadap Pelayanan Publik dan Ekonomi

Bupati Karawang Aep Syaepuloh mendesak PLN serius memperhatikan dampak pemadaman listrik bergilir dua pekan di Karawang, terutama pada pelayanan publik dan ekonomi.

{{caption}}
Ombudsman RI Serius Soroti Perlindungan Dokter Magang Pasca Kematian Empat Internsip

Ombudsman RI (ORI) menyoroti serius pemenuhan standar perlindungan dan keselamatan kerja bagi dokter magang menyusul wafatnya empat internsip. Investigasi menyeluruh tengah dilakukan untuk perbaikan sistem dan menjamin keselamatan para dokter muda.