DPRD Soroti Kinerja OPD Kabupaten Bandung: Ada yang Miskin Inovasi dan Buruk Koordinasi

DPRD Kabupaten Serang menyetujui LKPJ Bupati Serang 2025 dengan catatan strategis. Rekomendasi fokus pada optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja OPD demi kemandirian fiskal.

DPRD Jabar menemukan anomali capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam LKPJ Gubernur 2025. Evaluasi kinerja OPD Jabar ini penting untuk memastikan target realistis dan anggaran tepat sasaran, sehingga pembangunan daerah lebih efektif.

Dalam satu tahun masa jabatannya, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengklaim 70 persen Realisasi Program Bupati Bandung telah tercapai, meskipun dihadapkan pada tantangan fiskal yang signifikan. Pembaca akan penasaran bagaimana Pemkab Bandung mengatasi ken

Komisi II DPRD Kota Cirebon evaluasi kinerja BPKPD untuk memastikan pengelolaan APBD 2026 efektif dan akuntabel. Dorongan optimalisasi pendapatan daerah dan penagihan piutang menjadi fokus utama di tengah tantangan dana transfer pusat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat intensifkan Pemantauan Anggaran Pembangunan Bangka Barat di setiap OPD, memastikan setiap rupiah terserap tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.

Realisasi Belanja Kabupaten Bogor per 5 Desember 2025 mencapai 71,71 persen. Namun, rendahnya serapan anggaran Dinas PUPR menjadi perhatian serius menjelang akhir tahun anggaran.

Jelang akhir tahun 2025, realisasi anggaran Karawang untuk pendapatan dan belanja daerah masih jauh dari target, dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus memantau capaian ini.

Pemerintah Kota Bengkulu merampungkan Penggabungan OPD Bengkulu sebagai langkah strategis efisiensi anggaran dan peningkatan efektivitas kerja, memastikan pembangunan tetap berjalan optimal.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memperkuat peran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk kinerja birokrasi yang efektif. Akankah langkah ini berhasil mengatasi stagnasi implementasi SAKIP?

BUMD juga dinilai mampu membuka lapangan kerja di daerah, memancing peran aktif sektor swasta, serta menjadi buffer zone atau zona penyangga.

Survei digelar selama 28 Mei - 4 Juni 2024 yang melibatkan 1.670 responden dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kompetisi Kepala Daerah sebagai kunci peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang secara langsung berdampak pada pencapaian nasional dan kemajuan negara.

Manajemen RSHS Bandung sampaikan permohonan maaf atas kelalaian perawat yang menyerahkan bayi ke orang lain. Kasus RSHS Bandung Kelalaian Perawat ini memicu evaluasi kinerja demi kepercayaan publik.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menyerahkan 44 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025, menekankan perbaikan kualitas dan kinerja pemerintahan daerah ke depan.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait wacana perumahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK Sulawesi Selatan), meski evaluasi kinerja terus berjalan untuk memastikan efektivitas.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta instruksikan OPD sajikan data akurat untuk LPPD Bangli 2025. Tujuannya, raih peringkat tertinggi EPPD 2024 dan penuhi kewajiban konstitusional.

Rumor reshuffle Kabinet Prabih semakin santer, namun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa perubahan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, yang terus melakukan evaluasi kinerja para pembantunya.

Wali Kota Jambi Maulana menekankan pentingnya respons cepat keluhan warga oleh camat dan lurah demi peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang responsif.

Pemerintah Kabupaten Sleman memperkuat tata kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi melalui penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala OPD, menandai langkah serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

DPRD Kabupaten Kapuas memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas atas keberhasilannya mempertahankan Opini WTP Kapuas ke-8 dari BPK RI Perwakilan Kalteng, menandakan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Indeks Reformasi Birokrasi Sumbar terus menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 89,32 dengan predikat A- pada 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemprov Sumbar dalam pelayanan publik.

Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhasil melakukan Penyelamatan Aset Bone Bolango berupa kendaraan dinas senilai Rp1,67 miliar melalui jalur bantuan hukum non litigasi, memastikan tata kelola transparan dan pelayanan publik optimal.