DPRD Jember Beri 44 Rekomendasi Kritis atas LKPJ Bupati 2025 untuk Perbaikan Kinerja

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menyerahkan 44 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025, menekankan perbaikan kualitas dan kinerja pemerintahan daerah ke depan.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
DPRD Jember Beri 44 Rekomendasi Kritis atas LKPJ Bupati 2025 untuk Perbaikan Kinerja
DPRD Jember telah menyerahkan 44 rekomendasi atas LKPJ Bupati tahun 2025, menjadi sorotan utama untuk perbaikan kinerja pemerintahan daerah ke depan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember. (AntaraNews)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, telah menyerahkan 44 rekomendasi penting. Rekomendasi ini terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember tahun anggaran 2025. Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD setempat pada Jumat sore.

Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyatakan bahwa rekomendasi ini berasal dari hasil pendalaman dan evaluasi menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mendorong perbaikan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Halim menekankan perlunya peningkatan kualitas LKPJ sebagai dokumen evaluasi kinerja.

LKPJ seharusnya tidak hanya menjadi dokumen pelaporan kegiatan semata, tetapi juga cerminan kinerja. Rekomendasi ini menjadi kompas bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Diharapkan dapat menentukan arah pembangunan yang lebih baik pada tahun 2026.

Salah satu poin utama dari 44 rekomendasi DPRD Jember adalah perbaikan kualitas LKPJ. Dokumen ini diharapkan menjadi evaluasi kinerja yang lebih kuat, bukan sekadar laporan kegiatan. Hal ini penting agar DPRD dapat menilai hubungan perencanaan dan hasil pembangunan.

DPRD Jember meminta Pemkab Jember menyajikan keterkaitan eksplisit antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD. Selain itu, program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), realisasi, deviasi, serta outcome pembangunan juga harus jelas. Ini akan memungkinkan penilaian yang lebih akurat.

Ahmad Halim menegaskan bahwa LKPJ Bupati Jember Tahun Anggaran 2025 secara formal telah memenuhi struktur dasar. Namun, dokumen tersebut belum sepenuhnya kuat sebagai evaluasi berbasis kinerja. Oleh karena itu, LKPJ tahun 2025 harus menjadi bahan koreksi serius.

Koreksi ini diperlukan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

Selain perbaikan dokumen, DPRD Jember juga menyoroti isu perlindungan anak. Rekomendasi meminta Pemkab Jember memperkuat perlindungan anak melalui kebijakan terpadu. Ini mencakup penanganan masalah anak tidak sekolah dan korban kekerasan.

Kesehatan anak di ruang publik dan lingkungan yang belum ramah anak juga menjadi perhatian. Kebijakan yang lebih komprehensif diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Ini menunjukkan komitmen DPRD terhadap kesejahteraan generasi muda.

DPRD Jember juga memberikan rekomendasi terkait efisiensi anggaran. Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Hal ini untuk memastikan bahwa penghematan anggaran tidak merugikan pihak yang paling membutuhkan.

Prinsip keadilan sosial harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan anggaran. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat bersifat inklusif dan merata. Rekomendasi ini menunjukkan perhatian DPRD terhadap dampak sosial dari kebijakan fiskal.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyampaikan apresiasi tinggi atas rekomendasi yang diberikan DPRD. Beliau berterima kasih kepada panitia khusus (pansus) dan pimpinan DPRD yang telah memberikan masukan konstruktif. Masukan ini penting untuk meningkatkan performa eksekutif.

Fawait menegaskan bahwa poin-poin rekomendasi tersebut sangat berbobot dan membangun. Rekomendasi ini akan menjadi pedoman penting bagi Pemkab Jember. Tujuannya adalah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Jember di masa depan.

Penyerahan rekomendasi ini merupakan rapor sekaligus kompas bagi pemerintah daerah. Ini akan membantu dalam menentukan arah pembangunan pada tahun 2026. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif diharapkan terus berlanjut.

Dengan adanya masukan ini, diharapkan Pemkab Jember dapat terus meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program-programnya. Tujuannya adalah demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga Jember.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi