Demokrat Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Politik Dinamis, Tiap Periode Punya Masanya

Megawati menegaskan penyelenggaraan Pilkada secara langsung adalah pencapaian signifikan dan hasil dari perjuangan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi.

PDIP secara tegas menyatakan komitmennya untuk mempertahankan Pilkada Langsung demi kedaulatan rakyat, sekaligus mendorong penerapan E-voting sebagai solusi efisiensi biaya politik dan penguatan integritas penyelenggara.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menilai sistem tersebut sebagai kemunduran demokrasi yang 'maju-mundur' seperti.

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Demokrat sebelumnya menolak Pilkada melalui DPRD, dan tetap ingin sistem Pilkada langsung atau dipilih masyarakat.

Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menjelaskan sikap partainya dalam isu pemilihan kepala daerah lewt DPRD.

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mengatakan pemilu langsung merupakan amanat Reformasi.

Usulan pilkada dipilih DPRD sebenarnya sudah menjadi kesimpulan kajian di internal partai Gerindra.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah mengkaji usulan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, menimbang aspirasi rakyat dan aspek konstitusional.

LSI Denny JA mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD

PKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses pemutakhiran data pemilih Kepulauan Seribu ini penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.

Pengamat menyoroti Kultur Politik sebagai pemicu utama maraknya kasus korupsi di kalangan kepala daerah, mulai dari sistem kaderisasi hingga biaya politik yang selangit yang membuat pembaca penasaran.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto berharap konflik Bupati Wabup Jember, Muhammad Fawait dan Djoko Santoso, dapat diselesaikan secara baik dan elegan tanpa menjadi konflik terbuka yang merugikan publik.

Angka korupsi kepala daerah masih tinggi meskipun langkah preventif sudah dilakukan. Evaluasi rekrutmen politik kepala daerah menjadi kunci untuk menekan praktik rasuah ini dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

Sebanyak 35 anggota Satpol PP DKI meninggal dalam setahun. Beban kerja tinggi, jam kerja panjang, dan minim fasilitas disebut jadi faktor utama.

Said menekankan agar DPRD Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Syaifudin Zuhri dapat menjadi lembaga yang aspiratif dan benar-benar mewakili suara masyarakat.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti maraknya aksi premanisme dan tawuran yang meresahkan, mendesak Pemprov DKI untuk melakukan penindakan tegas demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan ketertiban umum.

Lemhannas sukses menggelar retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD, diharapkan mampu selaraskan kebijakan pusat daerah demi pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kota Magelang menyatakan dukungan penuh untuk Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Akmil, berharap kegiatan ini menggerakkan roda perekonomian daerah dan menjadi kehormatan besar bagi kota.

Diduga siswa-siswa dari empat sekolah di Jaktim mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG yang diberikan oleh SPPG di Pondok Kelapa 2.