Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD memperbesar risiko transaksi kekuasaannya.

Aktivis menilai bahwa perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD harus dipikirkan dengan matang, mengingat biaya politik yang tinggi.

Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), mendorong wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan sekitar dua dekade.

PDIP secara tegas menyatakan komitmennya untuk mempertahankan Pilkada Langsung demi kedaulatan rakyat, sekaligus mendorong penerapan E-voting sebagai solusi efisiensi biaya politik dan penguatan integritas penyelenggara.

Jamaluddin menegaskan, bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Demokrat sebelumnya menolak Pilkada melalui DPRD, dan tetap ingin sistem Pilkada langsung atau dipilih masyarakat.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka seiring tingginya biaya politik Pilkada yang memicu korupsi, menuntut kehadiran negara untuk mencegahnya.

Kholid menyatakan, pihaknya ingin lebih dahulu mendengarkan banyak masukan ahli.

Usulan pilkada dipilih DPRD sebenarnya sudah menjadi kesimpulan kajian di internal partai Gerindra.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah mengkaji usulan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, menimbang aspirasi rakyat dan aspek konstitusional.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendesak seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk mematuhi ketetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) petani, mengingat masih banyak pabrik yang membeli di bawah standar yang ditetapkan, merugikan petani sawit di Aceh

Pemerintah Kota Bandung menargetkan Revitalisasi Bandung Zoo selesai dalam waktu kurang dari satu tahun setelah penunjukan pengelola baru, meski tantangan perizinan masih membayangi.

Kementerian Hukum Maluku dan Universitas Terbuka Ambon menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pelindungan kekayaan intelektual hasil penelitian dan inovasi, demi mendorong manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.

Hal itu dikatakan Sudirman Said saat menjadi narasumber diskusi digelar Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk mendorong pendidikan bermutu bagi generasi emas berkarakter melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, menyerukan kader menjadi pusat keunggulan pendidikan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerukan umat Islam untuk memaksimalkan Bulan Dzulhijjah dengan berbagai amal saleh dan menjauhi segala bentuk kezaliman, sekaligus meningkatkan kepedulian sosial.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.