Alasan DPR Ingin Pemilihan Kades Lewat Parpol: Banyak Korban Jiwa

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD memperbesar risiko transaksi kekuasaannya.

Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), mendorong wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan sekitar dua dekade.

DPD Partai Golkar Jawa Timur mendukung perubahan mekanisme Pilkada melalui DPRD, menilai sistem ini lebih selaras dengan filosofi Pancasila dan berpotensi meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah.

Bawaslu Sulsel menyoroti isu Pilkada melalui DPRD yang berpotensi mengubah sistem pemilihan kepala daerah, memunculkan tantangan pengawasan serta kekhawatiran akan kemunduran demokrasi dan potensi korupsi.

Dalam pilkada langsung, partai kecil masih punya ruang lewat figur kuat atau koalisi cair. Sementara lewat DPRD menyempit drastis. Politiknya menjadi eksklusif.

Cucun mengaku sampai saat ini untuk pelaksanaan Pilkada masih tetap dilakukan pemilihan langsung. Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar sistem **Pilkada lewat DPRD** kembali diterapkan. Usulan ini didasari kajian internal dan akan memicu pembahasan RUU komprehensif.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan urgensi pembahasan Revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik secara sepaket. Apa alasannya dan isu krusial apa yang akan dibahas?

"Kita memaksakan (Pilkada) langsung, mohon maaf, tunjukkan ke saya apa hebatnya? Kita morat-marit," ujar Siti Zuhro

Apdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.

Salah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.

Sejauh ini sudah bagus pemilihan kades tanpa parpol. Namun, bila ada keinginan pencalonannya melalui parpol, Gerindra akan mengkaji.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta kepala desa dan lurah meminimalisir masalah pasca Pilkades. Penerapan sistem meritokrasi Pilkades diharapkan jadi solusi.

Pemilihan kepala kampung serentak atau Pilkakam Biak Numfor disebut akademisi sebagai perwujudan demokrasi langsung. Simak persiapan dan harapan suksesnya Pilkakam ini.

Bima menyebut mekanisme itu sudah pernah diterapkan di 1.700 desa. Hasilnya, aman dan kondusif.

Kemendagri sedang mengkaji pemakaian e-voting untuk Pemilu skala nasional.

Pilkades diharapkan berjalan seperti sebelumnya tanpa keterlibatan partai politik.

Meski wajahnya penuh dengan stiker, kandidat kepala desa ini tetap tampak santai sambil memainkan ponselnya

Bahlil berpendapat bahwa aturan tersebut tidak diperlukan, mengingat setiap partai politik memiliki mekanisme internal yang berbeda-beda.

Partai Golkar kembali menegaskan komitmennya terhadap nilai pluralisme dan keberagaman melalui perayaan Paskah Nasional 2026, dengan Ketua Umum Bahlil Lahadalia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengimbau para demonstran untuk menghindari tindakan anarkis dan mengutamakan komunikasi.

Penetapan tersangka HR alias Hendra dan FU alias Venix alias AN dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti.

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora.

Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, terungkap. Polisi menyebut penusukan di Bandara Karel Sadsuitubun dipicu dendam lama.