Alasan DPR Ingin Pemilihan Kades Lewat Parpol: Banyak Korban Jiwa

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD memperbesar risiko transaksi kekuasaannya.

Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), mendorong wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan sekitar dua dekade.

DPD Partai Golkar Jawa Timur mendukung perubahan mekanisme Pilkada melalui DPRD, menilai sistem ini lebih selaras dengan filosofi Pancasila dan berpotensi meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah.

Bawaslu Sulsel menyoroti isu Pilkada melalui DPRD yang berpotensi mengubah sistem pemilihan kepala daerah, memunculkan tantangan pengawasan serta kekhawatiran akan kemunduran demokrasi dan potensi korupsi.

Dalam pilkada langsung, partai kecil masih punya ruang lewat figur kuat atau koalisi cair. Sementara lewat DPRD menyempit drastis. Politiknya menjadi eksklusif.

Cucun mengaku sampai saat ini untuk pelaksanaan Pilkada masih tetap dilakukan pemilihan langsung. Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar sistem **Pilkada lewat DPRD** kembali diterapkan. Usulan ini didasari kajian internal dan akan memicu pembahasan RUU komprehensif.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan urgensi pembahasan Revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik secara sepaket. Apa alasannya dan isu krusial apa yang akan dibahas?

"Kita memaksakan (Pilkada) langsung, mohon maaf, tunjukkan ke saya apa hebatnya? Kita morat-marit," ujar Siti Zuhro

Apdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.

Salah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.

Sejauh ini sudah bagus pemilihan kades tanpa parpol. Namun, bila ada keinginan pencalonannya melalui parpol, Gerindra akan mengkaji.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta kepala desa dan lurah meminimalisir masalah pasca Pilkades. Penerapan sistem meritokrasi Pilkades diharapkan jadi solusi.

Pemilihan kepala kampung serentak atau Pilkakam Biak Numfor disebut akademisi sebagai perwujudan demokrasi langsung. Simak persiapan dan harapan suksesnya Pilkakam ini.

Bima menyebut mekanisme itu sudah pernah diterapkan di 1.700 desa. Hasilnya, aman dan kondusif.

Kemendagri sedang mengkaji pemakaian e-voting untuk Pemilu skala nasional.

Pilkades diharapkan berjalan seperti sebelumnya tanpa keterlibatan partai politik.

Meski wajahnya penuh dengan stiker, kandidat kepala desa ini tetap tampak santai sambil memainkan ponselnya

Ketua DPP Golkar Mukhamad Misbakhun menyerukan elit parpol untuk menjaga stabilitas politik nasional, menghindari narasi provokatif, dan menunjukkan konsistensi sikap demi kepentingan bangsa.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 diwarnai Penolakan Mubes Kosgoro 1957 dari sejumlah Pengurus Daerah Kolektif (PDK) yang menilai prosesnya cacat, namun Mubes tetap berjalan dan menghasilkan ketua umum terpilih.

Pertemuan strategis ini bertujuan untuk melaporkan kesiapan dirinya maju dalam kontestasi.

Sejumlah tokoh senior Golkar serta kader-kader Kosgoro 1957 berkumpul dan membicarakan masa depan organisasi menjelang Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957.

Bahlil mengatakan, setiap aturan terkait dengan politik jangan sampai menguntungkan segelintir pihak.