Polemik Penolakan Mubes Kosgoro 1957 Warnai Terpilihnya Sari Yuliati Secara Aklamasi

Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 diwarnai Penolakan Mubes Kosgoro 1957 dari sejumlah Pengurus Daerah Kolektif (PDK) yang menilai prosesnya cacat, namun Mubes tetap berjalan dan menghasilkan ketua umum terpilih.

Jakarta, Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 yang berlangsung di Jakarta menuai gelombang penolakan keras dari sejumlah Pengurus Daerah Kolektif (PDK). Penolakan Mubes Kosgoro 1957 ini didasari oleh dugaan pelanggaran mekanisme organisasi dan proses yang dinilai tidak transparan. Situasi ini sempat memanas, bahkan memerlukan intervensi dari tokoh senior organisasi.

Ketua PDK Kosgoro 1957 Kalimantan Utara (Kaltara), Andra Vitri, secara tegas menyuarakan penolakannya terhadap Mubes V. Menurutnya, agenda yang berjalan tidak sesuai dengan jadwal resmi yang diterima oleh pengurus daerah. Keberatan serupa juga datang dari Ketua PDK Kosgoro 1957 Papua Selatan, Hari Bariono, yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap pelaksanaan Mubes ini.

Meskipun diwarnai polemik dan penolakan, Mubes V Kosgoro 1957 tetap berlanjut hingga menghasilkan keputusan penting. Proses pemilihan ketua umum menjadi sorotan utama di tengah dinamika internal organisasi. Hasil akhir Mubes ini menunjukkan adanya konsolidasi meskipun sebelumnya terjadi perbedaan pandangan yang cukup tajam.

Gelombang Penolakan dari Pengurus Daerah

Gelombang Penolakan Mubes Kosgoro 1957 datang dari berbagai daerah, menyoroti ketidaksesuaian prosedur dalam penyelenggaraan Mubes V. Andra Vitri dari PDK Kosgoro 1957 Kaltara mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah poin krusial yang sengaja dipaksakan. Hal ini diduga untuk menguntungkan salah satu figur calon ketua umum tertentu.

Kondisi di dalam forum Mubes bahkan sempat memanas akibat perbedaan pandangan tersebut. Tokoh senior Kosgoro 1957, Agung Laksono, turun tangan untuk meredakan situasi. Ia meminta sidang diskors agar suasana dapat kembali kondusif.

Penolakan ini mencerminkan kekhawatiran pengurus daerah terhadap integritas proses Mubes. Mereka merasa bahwa mekanisme yang seharusnya demokratis telah dikesampingkan. Aspirasi dari daerah-daerah tersebut menjadi penting untuk menjaga marwah organisasi.

Mosi Tidak Percaya dan Kejanggalan Prosedural

Ketua PDK Kosgoro 1957 Papua Selatan, Hari Bariono, secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap pelaksanaan Mubes V. Ia menolak hasil musyawarah yang dinilainya cacat secara organisatoris.

Menurut Hari, banyak mekanisme organisasi yang tidak dijalankan dalam Mubes kali ini. Ia menyebutkan bahwa semuanya terkesan sebagai pemaksaan kehendak. Praktik semacam ini dinilai sangat merugikan pengurus daerah.

Keberatan ini didasari oleh banyaknya kejanggalan, pelanggaran mekanisme, serta tidak adanya transparansi dalam proses persidangan. Oleh karena itu, sejumlah pengurus daerah sepakat menolak secara total pelaksanaan dan seluruh hasil dari Mubes V Kosgoro 1957.

Proses Pencalonan dan Terpilihnya Ketua Umum

Meskipun diwarnai Penolakan Mubes Kosgoro 1957, tahapan pencalonan ketua umum tetap berjalan. Koordinator Bidang Pendaftaran dan Verifikasi Mubes V Kosgoro 1957, Mascot Siregar, sebelumnya mengumumkan bahwa panitia telah menerima berkas pendaftaran dua bakal calon ketua umum. Kedua calon tersebut adalah Sari Yuliati dan La Ode Safiul Akbar.

Dokumen pendaftaran La Ode Safiul Akbar sebagai calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 periode 2026-2031 dinyatakan lengkap. Sementara itu, Sari Yuliati mengembalikan formulir pendaftaran pada Kamis (4/6), sedangkan La Ode Safiul Akbar pada Jumat (5/6).

Namun, hingga penutupan pendaftaran, Sari Yuliati belum menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp100 juta sesuai ketentuan. Meskipun demikian, pada akhirnya Sari Yuliati berhasil terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 periode 2026-2031. Terpilihnya Sari Yuliati secara aklamasi ini mencerminkan tingginya kepercayaan, harapan, dan keyakinan seluruh keluarga besar Kosgoro 1957 terhadap kepemimpinannya.

Sumber: AntaraNews