DPR Dorong Eksplorasi Budaya Daerah untuk Perkuat Industri Film Nasional

Anggota DPR RI mendorong eksplorasi budaya daerah sebagai kunci penguatan industri film nasional, melihat potensi besar di berbagai wilayah dan pentingnya dukungan kebijakan yang komprehensif.

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menegaskan pentingnya eksplorasi budaya daerah untuk memperkuat konten lokal dan kolaborasi antarwilayah dalam mendukung pengembangan industri film nasional. Pernyataan ini disampaikan Hendry Munief di Jakarta pada Sabtu, 6 Juni, menyoroti potensi besar yang belum sepenuhnya tergali di berbagai daerah. Penguatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perfilman yang lebih beragam dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Hendry Munief secara khusus menyoroti Provinsi Riau yang dinilai memiliki potensi signifikan untuk menjadi simpul baru pengembangan industri perfilman nasional. Potensi ini berbasis pada kekayaan kearifan lokal yang melimpah, menawarkan narasi unik dan otentik. Ia melihat peluang besar bagi kerja sama strategis antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta para pelaku industri untuk memajukan produksi dan distribusi film di tanah air.

Pandangan ini diungkapkan Hendry saat kunjungan kerja Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (Panja KDFN) DPR RI ke Yayasan Sinema Yogyakarta, yang merupakan penyelenggara Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemerataan distribusi film, dan dukungan kebijakan yang adaptif menjadi faktor krusial. Hal ini bertujuan agar potensi daerah dapat bertransformasi menjadi kekuatan industri yang berkelanjutan dan kompetitif.

Potensi dan Tantangan Eksplorasi Budaya Daerah dalam Film

Eksplorasi budaya daerah menawarkan kekayaan narasi yang tak terbatas bagi industri film nasional. Hendry Munief menggarisbawahi bahwa selama ini, eksplorasi film berbasis kearifan lokal masih kurang optimal, dan distribusi film belum merata di setiap daerah. Kondisi ini menyebabkan banyak potensi cerita dan talenta lokal yang belum terangkat ke permukaan, padahal dapat menjadi daya tarik unik bagi penonton domestik maupun internasional.

Provinsi Riau, misalnya, memiliki lanskap budaya yang kaya, mulai dari tradisi lisan, seni pertunjukan, hingga sejarah yang mendalam, yang dapat diadaptasi menjadi karya sinematik. Kolaborasi antardaerah juga menjadi kunci untuk menciptakan sinergi dalam produksi dan promosi. Dengan demikian, film-film yang mengangkat budaya lokal tidak hanya memperkaya khazanah perfilman, tetapi juga mempromosikan identitas bangsa.

Peluang kerja sama strategis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri perfilman sangat dibutuhkan. Kemitraan ini dapat mencakup pendanaan, fasilitas produksi, hingga platform distribusi. Tanpa dukungan yang terkoordinasi, potensi besar ini akan sulit berkembang menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang signifikan.

Meningkatkan Kapasitas SDM dan Distribusi Film Nasional

Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perfilman menjadi prioritas utama untuk mencapai industri yang berkelanjutan. Hendry Munief menekankan bahwa sineas lokal harus 'naik kelas', tidak hanya kreatif tetapi juga memiliki standar teknis dan manajerial yang baik. Program magang dan pelatihan intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas produksi film daerah, memastikan bahwa karya-karya yang dihasilkan memenuhi standar profesional.

Kerja sama dengan lembaga-lembaga berpengalaman seperti JAFF dapat membuka banyak peluang. Melalui program roadshow, kurasi film, hingga inkubasi komunitas kreatif lokal, transfer pengetahuan dan pengalaman dari ekosistem yang sudah matang seperti Yogyakarta dapat terjadi. Ini adalah langkah penting jika Indonesia ingin industri film tumbuh merata dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar.

Selain itu, pemerataan distribusi film juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Banyak film berkualitas dari daerah yang kesulitan menjangkau penonton yang lebih luas karena keterbatasan jaringan bioskop atau platform distribusi. Inisiatif untuk memperluas akses penonton di seluruh pelosok negeri akan sangat membantu menghidupkan kembali gairah perfilman di tingkat lokal.

Belajar dari Kesuksesan Industri Film Asia dan Peran Pemerintah Daerah

Indonesia dapat mengambil pembelajaran berharga dari negara-negara Asia yang telah berhasil mengembangkan industri film mereka. Hendry Munief mencontohkan Korea Selatan yang sukses menerapkan kebijakan kuota layar untuk melindungi film lokal, India dengan jaringan bioskop yang luas hingga ke daerah-daerah terpencil, serta Filipina yang membangun pusat film komunitas berbasis pemerintah.

Praktik-praktik terbaik ini dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks lokal Indonesia. Kebijakan kuota layar dapat memberikan ruang bagi film-film daerah untuk bersaing dengan produksi asing. Pengembangan jaringan bioskop di daerah akan membuka akses penonton dan pasar baru, sementara pusat film komunitas dapat menjadi wadah bagi sineas lokal untuk berkreasi dan berkolaborasi.

Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan. Ini dapat berupa insentif pajak bagi produksi film lokal, penyediaan ruang kreatif, serta fasilitasi festival dan promosi film. Pemerintah daerah harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan akselerator bagi pertumbuhan industri film di wilayahnya. Dengan demikian, potensi budaya daerah dapat dioptimalkan secara maksimal untuk kemajuan perfilman nasional.

Sumber: AntaraNews