Kementerian Pariwisata (Kemenpar) secara aktif mendorong pengembangan desa wisata di seluruh Indonesia, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata daerah. Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I Kemenpar, Bambang Cahyo Murdoko, menegaskan komitmen tersebut.
Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan kerja anggota Komisi VII DPR RI di Jambi pada Jumat, 26 September. Pertemuan strategis ini diharapkan mempercepat kemajuan sektor pariwisata. Jambi sendiri memiliki 83 desa unggulan, tiga di antaranya pernah meraih penghargaan desa wisata dari Kemenpar.
Desa-desa tersebut meliputi Kampung Baselang Kota Jambi, Desa Pentagen Kecamatan Danau Kerinci, dan Desa Baru Semerah Kecamatan Tanah Cogok di Kabupaten Kerinci. Sinergi antara pemerintah pusat dan legislatif diharapkan mampu menciptakan desa wisata yang berdaya saing global. Ini juga akan memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat.
Advertisement
Advertisement
Sinergi Pemerintah dan Legislatif untuk Kemajuan Desa Wisata
Bambang Cahyo Murdoko menyoroti peran krusial legislator dalam memajukan pariwisata nasional. Melalui Panitia Kerja Standardisasi Desa Wisata, diharapkan ada pemetaan komprehensif. Ini penting untuk menguatkan sinergi berkelanjutan dan mencapai daya saing global.
Kehadiran desa wisata telah terbukti menjadi daya tarik utama dalam membangkitkan ekonomi lokal. Saat ini, tercatat ada 6.155 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Masing-masing desa ini menawarkan keunikan tersendiri yang menarik wisatawan.
Desa-desa ini juga berperan sebagai garda terdepan dalam mengampanyekan produk lokal melalui penjualan produk UMKM. "Berharap ada sinergitas, pengembangan desa wisata terus berlanjut untuk mendorong kesejahteraan masyarakat," harap Bambang.
Advertisement
Advertisement
Pemberdayaan Masyarakat Kunci Utama Pengembangan Desa Wisata
Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sekitar dalam pergerakan sektor pariwisata. Hal ini disampaikan dalam sesi diskusi bersama masyarakat Kampung Baselang. Ia mengingatkan semua pihak untuk berjalan beriringan demi membangkitkan semangat kemajuan.
Dukungan terhadap desa wisata harus datang dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. DPR RI berkomitmen untuk mengawal dan memastikan desa wisata berkembang dengan baik. Tujuannya adalah meningkatkan status desa dari berkembang menjadi maju dan mandiri.
Peningkatan status ini diharapkan berdampak langsung pada pendapatan masyarakat sekitar. "Masyarakat perlu mendapat edukasi, peluang wisata kemajuan dan nilai tambah ekonomi dan sosial," jelas Siti Mukaromah. Edukasi ini akan membuka wawasan tentang potensi besar pariwisata.
Advertisement
Advertisement
Dukungan DPR RI untuk Peningkatan Status Desa Wisata
Sejumlah anggota Komisi VII DPR RI turut hadir dalam kegiatan Panitia Kerja Standardisasi Desa Wisata ini. Mereka antara lain Putra Nababan (F-PDIP), Zulkarnain Ampon Bang (F-Golkar), Mujakkir Zuhri (F-Golkar), Rycko Menoza (F-Golkar), Jamal Mirdad (F-Gerindra), Rico Sia (F-Nasdem), Siti Mukaromah (F-PKB), Izzuddin Alqassam Kasuba (F-PKS), dan Zulfikar Suhardi (F-Demokrat).
Kehadiran para legislator ini menunjukkan keseriusan DPR RI dalam mendukung sektor pariwisata. Mereka berjanji akan terus mengawal setiap program pengembangan desa wisata. Tujuannya adalah memastikan setiap desa dapat mencapai potensi maksimalnya.
Komitmen ini mencakup upaya untuk meningkatkan status desa dari desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri. Dengan demikian, desa wisata tidak hanya menjadi destinasi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan memberikan nilai tambah signifikan bagi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Advertisement
Sumber: AntaraNews