Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Dinilai Atur Ulang Peta Kekuasaan di Daerah

Sejumlah partai sudah memberi dukungan terhadap usulan kepala daerah dipilih DPRD. Tercatat, hanya tinggal Demokrat dan PDI Perjuangan (PDIP) yang belum bersikap tegas.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai, pendukung usul tersebut seperti Gerindra bersama Golkar, PKB, dan PAN bukan hanya soal perubahan sistem, tetapi penataan ulang peta kekuasaan di daerah.

Menurut Arifki, dalam pilkada langsung, partai kecil masih punya ruang lewat figur kuat atau koalisi cair. Sementara lewat DPRD, ruang itu menyempit drastis. Politiknya menjadi eksklusif.

"Skema pilkada lewat DPRD secara struktural menguntungkan partai besar yang memiliki kursi dan jaringan fraksi kuat, sekaligus merugikan partai kecil yang selama ini mengandalkan popularitas figur dan dukungan langsung pemilih," kata Arifki saat dihubungi, Selasa (30/12).

Arifki meyakini, situasi tersebut menempatkan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat pada posisi yang tidak ringan. Tanpa membangun poros baru, keduanya berisiko berhadapan dengan blok besar yang sudah lebih dulu mengunci arah pembahasan.

"PDI Perjuangan dan Demokrat harus bertemu dengan partai kecil lainnya jika ingin punya taring dalam pembahasan RUU pemilu di tahun 2026," ujar Arifki.

Melihat situasi saat ini, Arifki mencatat bahwa bukan tidak mungkin usulan Pilkada via DPRD bakal lolos. Apalagi, PDI Perjuangan dan Demokrat yang belum tegas bersuara juga terkesan angin-anginan.

"Demokrat yang bergabung sebagai bagian dari koalisi pemerintah, tentu bakal dinilai punya narasi yang berbeda jika kencang menolak wacana ini. PDI Perjuangan pun sama, karena sikapnya sebagai pendukung pemerintahan Prabowo diluar kabinet masih dinilai ambigu," ujar dia.



Arifki khawatir, jika pilkada via DPRD benar-benar, maka kompetisi politik akan bergeser dari arena publik ke ruang tertutup parlemen. Imbasnya, mereka yang paling terdampak bukan hanya calon independen, tapi juga partai kecil yang kehilangan daya tawar.

"Wacana ini memperlihatkan wajah politik yang makin elitis. Penentuan kepala daerah bakal selesai di level pimpinan pusat partai. Untuk menempatkan kader partai yang menjadi kepala daerah, maka sesama partai melakukan barter daerah untuk mendapatkan kesepakatan. Dalam konfigurasi seperti ini, partai kecil dan yang tidak punya poros akan menjadi korban," Arifki menandasi.