Kemendagri Targetkan Seluruh Desa Bisa Pakai e-Voting saat Pilkades

Wiyagus menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman awal dalam penerapan pemungutan suara elektronik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Cianjur memastikan 46 desa akan menggelar Pilkades Digital Cianjur 2026 secara serentak. Simak persiapan dan inovasi sistem digital yang akan diterapkan untuk pemilihan kepala desa.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sukses menggelar simulasi pemungutan suara elektronik (e-voting) sebagai bagian dari persiapan Pilkades 2026 Kabupaten Bekasi. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilihan kepala desa.

Pemprov Jabar berkomitmen menyukseskan Pilkades Digital Kabupaten Bekasi 2026. Dengan persiapan matang, pemilihan serentak ini diharapkan transparan dan partisipatif, meski ada tantangan literasi digital.

Pemerintah Kabupaten Bekasi gencar sosialisasikan Pilkades Serentak 2026 berbasis digital demi wujudkan demokrasi desa yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan mengadakan Pilkades Biak Serentak di 257 kampung pada 10 Desember 2025. Proses ini diatur Perbup No 5 Tahun 2025 dan bertujuan memilih kepala kampung secara demokratis.

Pemerintah Kabupaten Magetan menunda Pilkades di 12 desa dari 2025 ke 2027. Keputusan ini diambil karena pertimbangan keamanan, aspek yuridis, dan menunggu PP baru. Apa alasannya?

Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan surat yang memastikan pelaksanaan Pilkades Digital Jabar akan menggunakan sistem e-voting, menandai era baru demokrasi desa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoroti pentingnya dasar hukum bagi Pilkades e-voting yang diusulkan. Mengapa regulasi menjadi krusial dan bagaimana peran KPU ke depan?

Kemendagri sedang mengkaji pemakaian e-voting untuk Pemilu skala nasional.

Kemendagri berperan penting dalam memperbarui data pemilih melalui Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Upaya menjaga demokrasi damai perlu dikoordinasikan hingga ke tingkat instansi terkecil sesuai hierarki kewenangan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta kepala desa dan lurah meminimalisir masalah pasca Pilkades. Penerapan sistem meritokrasi Pilkades diharapkan jadi solusi.

Pemilihan kepala kampung serentak atau Pilkakam Biak Numfor disebut akademisi sebagai perwujudan demokrasi langsung. Simak persiapan dan harapan suksesnya Pilkakam ini.

Apdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.

Pilkades diharapkan berjalan seperti sebelumnya tanpa keterlibatan partai politik.

Salah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.

Ahmad Doli mengatakan, persaingan di Pilkades sangat tinggi bahkan menimbulkan korban jiwa lebih banyak

Bima Arya menjelaskan bahwa penguatan sektor UMKM memerlukan dukungan inovasi yang terpadu, terutama untuk menjawab berbagai tantangan.

Gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar seremoni maupun kegiatan insidental, tetapi harus menjadi bagian dari keseharian pemerintah daerah (Pemda).

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendesak kepala daerah untuk tidak mengabaikan program swasembada pangan nasional. Prioritas ini krusial demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah tantangan global.

Menurut Bima, pemimpin daerah harus aktif memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta memeriksa harga komoditas.

Prinsip inklusivitas yang sama juga disebut berhasil menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Bima menegaskan, HIPMI memiliki ruang besar untuk mendampingi kepala daerah melalui perspektif yang lebih kolaboratif dan inovatif.