VIDEO: Rekaman CCTV, Detik-Detik Polisi Jemput Paksa Delpedro Marhaen

Setelah divonis bebas, Delpedro Marhaen meminta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta negara untuk memulihkan harkat martabatnya dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Penyidik kepolisian masih terus bekerja menuntaskan berkas perkara Delpedro Cs.

Keputusan penahanan bukan tanpa alasan. Penyidik mempunyai dasar pertimbangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kini giliran penasihat hukum Delpedro, Iqbal Ramadhan, yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa (16/9).

Ia diduga melanggar sejumlah pasal, termasuk Undang-Undang ITE dan penghasutan.

Tim Advokasi untuk Demokrasi pun menyoroti aturan soal penangguhan penahanan yang dinilai menyimpan banyak masalah.

Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kantor Lokataru Foundation yang terletak di Pulogadung, Jakarta Timur, serta di rumah orang tua Delpedro Marhaen.

Delpedro diketahui mengelola akun Instagram @lokataru_foundation yang diduga digunakan untuk menyebarkan narasi provokatif menjelang aksi unjuk rasa.

Kanit 2 Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Gilang Prasetya, mengatakan MS termasuk sasaran operasi.

Hal itu disampaikan Tim advokasi Lokataru Foundation yang diwakili oleh Asisten peneliti dari Lokataru Fian Alaydrus di Polda Metro Jaya.

Pihak kepolisian menuduh Delpedro sebagai salah satu aktor utama dalam mobilisasi massa, termasuk anak-anak.

Kepolisian memastikan penangkapan dilakukan sudah sesuai prosedur.

Kubu Delpedro Cs menilai apa dilakukan bukanlah sebuah tindak pidana melainkan hak kekebebasan berekspresi di alam demokrasi.

Menurut Delpedro, jaksa seolah mempunyai tafsir sendiri terkait diperbolehkannya mengajukan kasasi terhadap putusan vonis bebas.

Alasan JPU mengajukan kasasi lantaran perkara tersebut dilimpahkan pada 9 Desember 2025.

Polda Metro Jaya menghormati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutuskan untuk membebaskan Delpedro dan rekan-rekannya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan aparat penegak hukum (APH) harus sangat hati-hati dalam penanganan kasus, terutama pasca vonis bebas Delpedro dkk.

Listyo mengaku telah menerima surat resmi dari tokoh GNB, yang salah satunya berasal Istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah.

Keputusan penangguhan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) siap menyatakan siap menjadi penjamin enam orang aktivis yang ditahan buntut ricuh demo Agustus kemarin.

Sikap itu disampaikan usai mereka menjenguk mereka di Polda Metro Jaya.

Kondisi Delpedro itu diungkapkan keluarga usai membesuk di tahanan.

Dengan suara terbata, Magda meluapkan isi hatinya kepada pakar hukum tata negara Bivitri Susanti yang ikut hadir mendampingi.