VIDEO: Eks Kapolri Tito: Lebih Mudah Tangkap Koruptor Daripada Teroris, Sadap Saja HP-nya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Pengamat menyoroti Kultur Politik sebagai pemicu utama maraknya kasus korupsi di kalangan kepala daerah, mulai dari sistem kaderisasi hingga biaya politik yang selangit yang membuat pembaca penasaran.

"Upaya-upaya KPK sudah banyak dilakukan, khususnya dalam peran serta masyarakat. Namun faktanya, korupsi masih terus terjadi," kata Rikwanto.

Dua kepala daerah terjerat OTT KPK, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integritas serta perbaikan sistem pencegahan korupsi di pemerintahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya rekrutmen parpol dan tingginya biaya politik usai kasus Bupati Lampung Tengah. Apa akar masalahnya?

Mendagri Tito Karnavian sependapat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap berharap operasi tangkap tangan tidak dihapus.

Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKB Hasbiallah Ilyas sepakat dengan penilaian Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut, bahwa OTT KPK kampungan.

Tito kemudian menyinggung ketika kepala daerah ditangkap korupsi, maka wakilnya akan senang.

Jokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.

Wahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kompetisi Kepala Daerah sebagai kunci peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang secara langsung berdampak pada pencapaian nasional dan kemajuan negara.

Tito Karnavian menegaskan, sebagai negara dengan jumlah pemerintah daerah yang banyak dan beragam, peningkatan kinerja daerah menjadi tantangan tersendiri.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, memperkuat Solidaritas Perantau Sumbagsel melalui Halalbihalal, bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan urgensi Peningkatan Pelayanan Publik Daerah di seluruh Indonesia, mendorong reformasi menyeluruh demi efektivitas kebijakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Satgas PRR mempercepat rehabilitasi sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Langkah ini krusial untuk menjamin pasokan beras, pemulihan petani, dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Kehadiran hunian sementara pascabencana di Desa Tunyang, Bener Meriah, Aceh, berhasil mengembalikan senyum para penyintas. Bagaimana program ini mampu mengubah duka menjadi harapan?

Presiden Prabowo Subianto menyatakan upaya pemberantasan korupsi kerap mendapat perlawanan dari "kelompok garong" yang mengganggu kepentingan, namun ia tegaskan tak akan mundur selangkah pun.

Tim dari Kejari Lampung Tengah harus berjalan menyusuri jalur yang tidak biasa dan menembus semak-semak tebal.

Koruptor itu berpindah-pindah di daerah hutan terpencil yang sulit dijangkau dan memiliki sinyal komunikasi yang lemah agar tidak terdeteksi.

Prabowo berencana menyita uang hasil korupsi untuk dialokasikan bagi mendukung program Digitalisasi Pembelajaran.

Di momen satu tahun pemerintahannya ini, ia menegaskan tidak ada lagi yang 'tak bisa disentuh' aparat.

Presiden Prabowo mengungkap ada koruptor yang mencuri uang rakyat sampai Rp3 triliun.