Mantan Penyidik: OTT Bongkar Kejahatan Korupsi yang Tersembunyi!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan OTT, kali ini berhasil menangkap seorang hakim di Depok terkait dugaan suap perkara. Simak selengkapnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak, memicu perhatian publik.

Dia mengatakan, OTT merupakan salah satu rangkaian penindakan korupsi yang bermula dari penyadapan.

Selain pencegahan, menurut Novel, dalam menangani kasus korupsi juga dibutuhkan penindakan dalam bentuk OTT yang sudah mendarah daging di KPK.

Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa baru menjabat sekitar enam bulan di sana.

Menurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia.

Namun, saat ditanya OTT tersebut terkait kasus apa, Tessa tak menjawab secara detail.

Dalam voting, nama Johanis Tanak meraih suara terbanyak bersama dengan Fitroh Rohcahyanto yakni 48 suara.

OTT seharusnya tetap dijalankan dan perlu adanya perhatian khusus dari KPK.

Alex mengakui bahwa istilah Operasi Tangkap Tangan atau OTT memang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mekanisme OTT yang selama ini dilakukan KPK, menjadi salah satu pembahasan menarik selama fit and proper test Capim.

Johanis mengatakan itu dalam sesi tanya jawab uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Komisi III DPR RI.

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, terkait dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

10 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Ruang kerja wakil bupati dan sekda juga terlihat sudah disegel.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

Hukuman itu dinilai ringan atas dugaan kejahatan suap kepada para pejabat bea cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan.

Proses pelelangan dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.