Tertunduk Lesu, Tampang 23 Pejabat di Lahat Sumsel Kena OTT Jaksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang menargetkan Rp750 juta dari SKPD untuk tunjangan hari raya (THR) dan kebutuhan pribadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menargetkan uang pemerasan terkumpul 13 Maret 2026. Simak detail target dan alasannya di sini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp610 juta yang diduga merupakan hasil pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terhadap satuan kerja (satker) demi tunjangan hari raya (THR) pribadi dan pihak eksternal, menambah daftar panjang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 dari 27 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif terkait dugaan korupsi.

Budi merinci, 13 pihak tersebut, selain bupati ada juga sekda dan para pejabat struktural di kabupaten tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya, menyita uang tunai terkait dugaan penerimaan proyek.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebanyak 27 orang, termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

KPK semakin dalam mengusut aliran uang calon perangkat desa yang diduga diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo, mengungkap praktik pemerasan dalam pengisian jabatan yang meresahkan.

Artinya, tepat hanya beberapa bulan setelah dilantik pada Februari di tahun yang sama.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai Rp 2,6 miliar dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.

KPK resmi menahan Bupati Pati Sudewo setelah terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp2,6 miliar dari Bupati Pati Sudewo dan tiga tersangka lainnya terkait dugaan pemerasan, menambah daftar kasus korupsi yang menjeratnya.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya mengerahkan 50 personel untuk mengamankan Parkir MHM 2026, memastikan kelancaran dan bebas pungli di 12 kantong parkir resmi.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, mengungkapkan pihaknya masih menerima puluhan aduan terkait persoalan tersebut.

Dalam rekaman itu, terdengar percakapan antara petugas dan WNA mengenai besaran denda pelanggaran.

Dalam video itu terdengar suara seorang wanita di dalam mobil yang mengaku harus membayar Rp50.000 saat melintasi jembatan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 12 April 2026 sekitar pukul 16.00 Wib.

Polres Kerinci jamin kenyamanan wisatawan dengan menempatkan personel di objek wisata, mengantisipasi pungli, dan menyiapkan rekayasa lalu lintas selama libur Lebaran di Kerinci dan Sungai Penuh.

Perbuatan tersebut diduga tidak terjadi sekali, melainkan berulang kali, dengan korban yang merupakan bawahannya sendiri.

Adapun penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap klarifikasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat diamankan oleh tim khusus Kejagung, Aspidum Joko tidak seorang diri.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, dengan tegas melarang jaksa memperpanjang libur Lebaran 2026 dan melakukan inspeksi mendadak di Kejari Gowa. Ini penekanan disiplin dan profesionalitas kerja pasca-Idul Fitri.

Kejaksaan Agung menegaskan kesiapan penuh dalam pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, menandai era baru penegakan hukum di Indonesia.

KPK resmi limpahkan tersangka OTT Banten ke Kejaksaan Agung setelah penangkapan seorang jaksa dan pihak swasta, menandai kolaborasi pemberantasan korupsi yang kuat.