Terjaring OTT KPK, Ini Deretan Program Wali Kota Maidi di Madiun

Wali Kota Madiun nonaktif Maidi kembali diperiksa KPK untuk mendalami dugaan korupsi yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di 12 lokasi terkait kasus Maidi pada 6-9 April 2026, mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik krusial untuk penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan uang oleh Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, melibatkan pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun dan tujuh saksi lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami barang bukti dari penggeledahan Kantor Wali Kota Madiun, memperkuat penyidikan kasus pemerasan dan gratifikasi. KPK Dalami Bukti Wali Kota Madiun.

Pantauan di lapangan sejumlah anggota KPK mendatangi Balai Kota Madiun yang ada di Jalan Pahlawan sekitar pukul 09.30 Wib.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Maidi, mantan Wali Kota Madiun, dapat mengganggu iklim usaha di Kota Madiun, Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi menerima gratifikasi fantastis hingga Rp1,3 miliar, memicu penyelidikan mendalam atas dua klaster kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan dua orang lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi terlibat kasus korupsi, menikmati uang pemerasan dan gratifikasi senilai Rp2,25 miliar selama menjabat dua periode, dan telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi meminta uang Rp600 juta dari pengembang properti PT HB, memicu penetapan tiga tersangka dalam kasus ini.

Penyidik mengamankan barang bukti uang senilai ratusan juta rupiah. Sembilan orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Meskipun demikian, KPK hingga saat ini belum mempublikasikan daftar nama para tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut.

Wali Kota Madiun Maidi diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap proyek dan dana CSR, Senin (19/01/2026) malam.

Dua kepala daerah yang dicokok berasal dari wilayah berbeda, namun memiliki benang merah yang sama, dugaan korupsi yang mengakar dalam tata kelola pemerintahan

KPK menjaring 15 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Madiun Maidi. Sembilan di antaranya diangkut ke Gedung Merah Putih, Kuningan, Jaksel.

Sembilan dari 15 orang yang dicokok penyidik KPK dibawa ke Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.

Selain membawa para pihak tertangkap OTT, KPK juga membawa uang ratusan juta rupiah yang diyakini sebagai barang bukti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Dari sembilan kotak yang ditemukan penyidik, hanya lima yang berisi jam tangan, sementara empat lainnya kosong dan masih menjadi tanda tanya.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad