Tahukah Anda? Menteri HAM Minta APH Terapkan Keadilan Restoratif untuk Aktivis yang Ditangkap

Pigai menilai, tindakan kekerasan terutama penyiraman air keras yang dialami korban, merupakan perbuatan yang sangat kejam dan tidak dapat ditoleransi.

Menteri HAM Natalius Pigai meminta insan pers tetap berani mengungkap fakta dan membela kebenaran. Ia juga menyatakan siap melindungi media dari intimidasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan aparat penegak hukum (APH) harus sangat hati-hati dalam penanganan kasus, terutama pasca vonis bebas Delpedro dkk.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengapresiasi sikap bertanggung jawab Delpedro Marhaen dkk dalam menghadapi proses hukum hingga divonis bebas. Kasus Vonis Bebas Delpedro Lokataru ini menjadi sorotan publik.

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak kepolisian mengusut tuntas serangkaian teror terhadap aktivis dan pemengaruh yang kritis terhadap penanganan bencana Sumatera, menekankan pentingnya kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

Menteri HAM Natalius Pigai ajak masyarakat berani perjuangkan keadilan dan kemanusiaan pada Hari HAM Sedunia ke-77, tetap dalam koridor demokrasi dan tanpa ujaran kebencian.

“Dia mengatakan sudah dan dia mengatakan saya tetap berpendapat bahwa saya tidak bersalah,” kata Yusril.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan Penanganan Demo harus menjunjung tinggi HAM dan keadilan restoratif, bukan kekerasan berlebihan. Simak selengkapnya!

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak penegak hukum untuk membedakan demonstran damai dari perusuh, menekankan pentingnya memahami Hak Asasi Demonstran dalam setiap penanganan.

Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan kesiapan adopsi Undang-Undang Penyesuaian Pidana, mendorong efisiensi regulasi serta kepastian hukum humanis, dan meluncurkan buku bantuan hukum.

Anggota DPD Filep Wamafma menegaskan bahwa hak adat Papua mendapat perlindungan kuat dari konstitusi dan kerangka otonomi khusus, menjamin pengakuan serta kepastian hukum bagi lembaga adat di Papua.

Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, dan bahaya media sosial yang mengancam tumbuh kembang mereka.

Penyelesaian Sengketa Bale Badami di Kota Bogor berhasil menuntaskan delapan kasus melalui musyawarah dan keadilan restoratif, menunjukkan efektivitas pendekatan non-litigasi dan membuka jalan bagi solusi hukum alternatif.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menghentikan kasus hukum Kakek Mujiran di Lampung melalui keadilan restoratif, menandai reorientasi tata kelola perusahaan yang lebih humanis dan adaptif sesuai arahan Badan Pengelola (BP) BUMN.

Polresta Tanjungpinang menghentikan kasus kecelakaan maut yang melibatkan WNA Tiongkok setelah tercapai kesepakatan damai melalui keadilan restoratif, menarik perhatian publik.

Menteri HAM Natalius Pigai menerima titipan tongkat Garuda Wisnu Kencana dari Gerakan Pemuda Marhaenis. Penyerahan ini menjadi simbol kuat dukungan Prabowo Marhaenis terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang dinilai sejal

Iman menyampaikan, setiap tindakan petugas mengacu pada aturan hukum, termasuk soal penggunaan kekuatan dan senjata api.

Dia memberikan contoh ketika mendatangi kantor Tempo usai teror kepala babi terhadap jurnalis. Ketika itu, ia menduga akan banyak pihak yang menegurnya.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pendapat Saiful Mujani yang diduga ajakan makar tidak dilindungi konstitusi karena berpotensi memicu instabilitas nasional.

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak transparansi kasus Andrie Yunus yang melibatkan penyiraman air keras, sejalan dengan perintah Presiden. Sidang perdana dijadwalkan pada 29 April 2026, terbuka untuk umum.