Menteri HAM: Bedakan Demonstran dan Perusuh, Ini Hak Asasi Demonstran yang Wajib Diketahui!

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak penegak hukum untuk membedakan demonstran damai dari perusuh, menekankan pentingnya memahami Hak Asasi Demonstran dalam setiap penanganan.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak aparat penegak hukum untuk secara tegas membedakan antara demonstran damai dan perusuh. Desakan ini muncul menyusul laporan adanya penahanan bersama antara kedua kelompok tersebut di fasilitas kepolisian, menekankan pentingnya memahami Hak Asasi Demonstran. Pigai menekankan bahwa perlakuan hukum harus berbeda bagi mereka yang hanya menyuarakan aspirasi dan pelaku tindakan anarkis.

Pernyataan penting ini disampaikan Pigai dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta pada hari Selasa. Ia menegaskan bahwa garis pembeda yang jelas sangat krusial untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Hal ini juga selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dalam konteks unjuk rasa.

Penanganan demonstrasi di Indonesia, menurut Pigai, harus berlandaskan pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah menekankan pedoman ini sebagai kerangka kerja utama bagi kebijakan pemerintah. Ini menjadi panduan penting bagi aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Penegasan Hak Berpendapat Berdasarkan ICCPR

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan kembali bahwa seluruh kebijakan pemerintah, khususnya di cabang eksekutif, harus berada di bawah kerangka dan pedoman teknis yang berasal dari ICCPR. Kovenan ini menjamin kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi sebagai Hak Asasi Demonstran yang fundamental. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan opini dan menyampaikan perasaan tanpa rasa takut.

Prinsip ini sangat penting dalam konteks demonstrasi, di mana warga negara menggunakan haknya untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Pigai menekankan bahwa kebebasan berekspresi adalah pilar demokrasi yang harus dihormati oleh semua pihak. Oleh karena itu, aparat harus sangat berhati-hati dalam membedakan antara ekspresi damai dan tindakan melanggar hukum.

Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak-hak ini, sebagaimana ditekankan oleh Presiden Prabowo. Implementasi ICCPR dalam penanganan unjuk rasa memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari pelanggaran HAM dan memastikan proses hukum yang adil bagi Hak Asasi Demonstran.

Data Penangkapan dan Desakan Komnas HAM

Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melaporkan penangkapan 3.195 orang yang terlibat dalam demonstrasi anarkis di berbagai wilayah Indonesia. Data awal dari kepolisian daerah menunjukkan bahwa 387 orang telah dibebaskan, 55 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan 2.753 orang masih dalam penyelidikan. Angka ini mencerminkan skala penanganan yang dilakukan aparat.

Penindakan ini dilakukan menyusul arahan Presiden yang memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengambil tindakan tegas terhadap aksi anarkis. Demonstrasi yang awalnya dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR dan tunjangan berlebihan, berubah menjadi kerusuhan. Kelompok tak dikenal merusak fasilitas umum dan melakukan penjarahan.

Menyikapi situasi ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pihak berwenang untuk mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dalam menangani demonstran yang ditahan. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah juga menyerukan agar para demonstran yang ditahan diberikan akses bantuan hukum, karena bantuan hukum merupakan Hak Asasi Demonstran yang mendasar dan harus dipenuhi.

Sumber: AntaraNews