Wagub Banten Sebut Demo Mahasiswa 'Kritik Membangun' di HUT ke-25 Provinsi, Ini Maksudnya!

SERANG – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa yang bertepatan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Banten harus dipandang sebagai bentuk kritik membangun. Kritik ini diharapkan dapat mendorong perbaikan pembangunan di wilayah tersebut, demi kemajuan provinsi.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung di depan gedung DPRD Banten pada Sabtu, 05 Oktober, di mana puluhan mahasiswa dari berbagai kelompok menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka menilai bahwa pembangunan di Banten masih jauh dari pemerataan kesejahteraan yang diharapkan masyarakat luas.

Dimyati Natakusumah menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh alergi terhadap demonstrasi, melainkan harus memaknainya sebagai cerminan transparansi dan keterbukaan masyarakat. Menurutnya, demo adalah wujud “rasa care (peduli) sebetulnya, rasa sense of criticism tinggi, care-nya tinggi terhadap Banten. Ini Banten maju,” ujarnya di Serang.

Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah memberikan respons positif terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Ia melihat unjuk rasa tersebut sebagai sebuah mekanisme penting dalam demokrasi, di mana masyarakat menyampaikan aspirasi dan kepeduliannya terhadap daerah.

Menurut Dimyati, setiap kritik yang disampaikan melalui demonstrasi adalah masukan berharga bagi pemerintah. “Yang namanya demo itu sebetulnya kritik membangun. Jangan alergi dengan demo,” tegasnya, menekankan pentingnya pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat.

Ia menambahkan bahwa aksi mahasiswa menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap Banten. Perspektif ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan dan program pembangunan yang sedang berjalan.

Di sisi lain, mahasiswa yang tergabung dalam berbagai kelompok menyuarakan kekecewaan mereka terhadap arah pembangunan di Banten. Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang, Dadang Suzana, menyoroti bahwa pembangunan yang ada belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.

Dadang Suzana mengungkapkan bahwa fokus pembangunan cenderung pada infrastruktur fisik, namun gagal menyelesaikan isu-isu krusial seperti pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan. “Pembangunan hanya berfokus pada infrastruktur fisik, namun tidak menyelesaikan masalah pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan,” katanya.

Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa Banten termasuk dalam empat besar provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Mahasiswa berpendapat bahwa data ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan belum menyentuh akar permasalahan masyarakat secara efektif.

Selain menyoroti pembangunan, GMNI juga mengkritik lemahnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten. Meskipun jumlah kursi legislatif telah bertambah, mahasiswa menilai bahwa peningkatan kursi dan anggaran tidak sejalan dengan kinerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Kritik lain yang dilontarkan mahasiswa adalah terkait banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Situasi ini dianggap berpotensi menghambat pelayanan publik dan mengurangi efektivitas tata kelola pemerintahan di Banten.

Dalam aksi mereka, mahasiswa melontarkan sindiran keras dengan menyebut arah pembangunan Banten “melehoy” atau melempem. “Tagline ‘Banten Melehoy’ adalah sindiran, karena selama 25 tahun ini, pemerintah seolah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya,” ujar Dadang, menggambarkan kekecewaan mendalam terhadap kinerja pemerintah provinsi.

Aksi demonstrasi mahasiswa berlangsung dengan orasi bergantian, membakar ban sebagai simbol protes, dan sempat terjadi saling dorong dengan aparat kepolisian. Meskipun demikian, Wagub Banten tetap menilai kritik tersebut sebagai cerminan kepedulian masyarakat yang perlu dijadikan bahan refleksi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan pembangunan ke depan.

Sumber: AntaraNews