Tahukah Anda? Kebijakan Imigrasi Ketat Trump Diprediksi Pangkas 15,7 Juta Tenaga Kerja AS pada 2035

Studi terbaru mengungkap dampak kebijakan imigrasi ketat Donald Trump yang berpotensi mengurangi tenaga kerja AS hingga 15,7 juta orang pada 2035, memicu pertanyaan tentang masa depan ekonomi negara.

Kebijakan imigrasi ketat yang diterapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, diperkirakan akan membawa konsekuensi signifikan. Sebuah studi terbaru mengindikasikan dampak jangka panjang terhadap pasar tenaga kerja negara tersebut.

Laporan dari National Foundation for American Policy, yang dikutip oleh portal berita Axios, memproyeksikan penurunan drastis. Tenaga kerja AS berpotensi berkurang hingga 15,7 juta orang pada tahun 2035 akibat kebijakan ini.

Penurunan ini bukan hanya sekadar angka, melainkan juga berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Studi tersebut juga menyoroti potensi pemangkasan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan rata-rata AS.

Proyeksi Penurunan Tenaga Kerja dan Dampak Ekonomi

Studi yang dilakukan oleh National Foundation for American Policy di Washington, DC, memaparkan proyeksi yang mengkhawatirkan. Kebijakan imigrasi ketat yang diterapkan selama pemerintahan Donald Trump diprediksi akan memangkas jumlah tenaga kerja di Amerika Serikat secara signifikan. Penurunan ini diperkirakan mencapai 6,8 juta orang pada tahun 2028 saja.

Lebih lanjut, laporan tersebut memperkirakan bahwa pada tahun 2035, jumlah tenaga kerja AS dapat berkurang hingga 15,7 juta orang. Angka ini menunjukkan skala dampak jangka panjang dari pendekatan imigrasi yang agresif. Penurunan ini akan memiliki implikasi serius bagi berbagai sektor industri di negara tersebut.

Selain memengaruhi jumlah tenaga kerja, kebijakan tersebut juga diperkirakan akan menghambat pertumbuhan ekonomi AS. Laporan Axios menyebutkan bahwa tindakan agresif Trump terhadap imigrasi dapat memangkas pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan rata-rata sekitar setengah persen. Dampak ini diproyeksikan terjadi dari tahun fiskal 2025 hingga 2035, menunjukkan perlambatan ekonomi yang substansial.

Respons Gedung Putih dan Strategi Alternatif

Menanggapi temuan studi tersebut, juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, memberikan perspektif yang berbeda. Ia menyatakan kepada Axios bahwa agenda penciptaan lapangan kerja Trump berfokus pada pemanfaatan "potensi yang belum dimanfaatkan" dalam angkatan kerja domestik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang sudah ada di dalam negeri.

Jackson menyoroti fakta bahwa lebih dari 10 persen anak muda Amerika saat ini tidak memiliki pekerjaan. Mereka juga tidak mengenyam pendidikan tinggi atau tidak menerima pelatihan kejuruan yang memadai. Kelompok ini dianggap sebagai cadangan tenaga kerja yang dapat diberdayakan.

Oleh karena itu, pemerintahan Trump berencana untuk memprioritaskan kelompok anak muda ini. Strategi ini diharapkan dapat menambal kekurangan tenaga kerja yang mungkin timbul. Fokus pada pengembangan keterampilan domestik menjadi inti dari respons kebijakan ini.

Latar Belakang Kebijakan Imigrasi Trump

Kebijakan imigrasi ketat yang menjadi sorotan ini berakar pada janji-janji kampanye dan tindakan awal Donald Trump sebagai presiden. Pada hari pelantikannya sebagai presiden AS ke-47, Trump secara tegas berjanji untuk segera menghentikan imigrasi ilegal. Ia juga berkomitmen untuk memulai deportasi massal bagi imigran tanpa dokumen.

Komitmen ini kemudian diikuti dengan serangkaian langkah konkret yang memperketat kontrol perbatasan. Trump juga mengumumkan keadaan darurat nasional. Langkah ini diambil untuk mengatasi apa yang disebutnya sebagai krisis di perbatasan selatannya, yang berbatasan langsung dengan Meksiko.

Tindakan-tindakan ini mencerminkan filosofi pemerintahan Trump yang mengutamakan keamanan perbatasan dan mengurangi jumlah imigran. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, kini dihadapkan pada analisis dampak jangka panjang terhadap pasar tenaga kerja dan ekonomi AS.

Sumber: AntaraNews