Sidang Perdana Praperadilan 'Jilid 2' Hasto Digelar Hari Ini, Ini Bedanya dari Pertama

Penyidik KPK telah melimpahkan berkas perkara kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

KPK melalui tim biro hukumnya sudah memberikan keterangan perihal ketidak hadirannya di Praperadilan Hasto karena masih membutuhkan persiapan

Hasto mengajukan gugatan lagi setelah praperadilan yang pertamanya telah ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Ronny menyayangkan pihak KPK yang melakukan pemanggilan terhadap Hasto pada 17 Februari 2025.

KPK menilai alasan ketidakhadiran Hasto tidak dapat diterima karena ingin mengajukan praperadilan lagi.

Dua gugatan Hasto itu telah teregister dan telah ditunjuk hakim tunggal yang akan mengadili.

Permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan lantaran Hasto Kristiyanto kembali mengajukan gugatan praperadilan.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan siap menghadapi hal tersebut.

Dalam amar pertimbangannya, hakim menyinggung soal KPK yang disebut-sebut kubu Hasto bak organisasi politik.

Tim kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail menegaskan, pihaknya tak patah arang.

Menurut Hakim Tunggal Djuyamto, pihak Hasto Kristiyanto seharusnya mengajukan dua gugatan praperadilan penetapan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan

Seorang Jenderal Polisi memantau langsung proses sidang gugatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Menurut Djarot, baik Tom Lembong maupun Hasto menerima ketidakadilan hukum karena tidak sejalan dengan arah kekuasaan saat ini.

Ribka menyebut perjuangan PDIP belum selesai. Sebab, kata dia reformasi yang ada saat ini masih reformasi angan-angan semata.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga dituntut membayar denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan subsider 6 bulan kurungan.

Dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat hadir menjadi saksi meringankan untuk terdakwa Hasto Kristiyanto.

Kusnadi yang dihadirkan menjadi saksi dalam sidang itu mengatakan nomor tersebut milik sekertariat DPP PDIP.

Wiradarma menegaskan pihaknya hanya menjalankan tugas sebagai kuasa hukum untuk menyampaikan permohonan dari kliennya.

Masyarakat Antikorupsi (MAKI) mendesak KPK untuk introspeksi dan mengoreksi diri setelah pengalihan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang dilakukan secara diam-diam, memicu kekecewaan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023, setelah permohonan praperadilannya ditolak dan kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya pertemuan antara Fuad Hasan dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait pembahasan kuota haji tambahan 2024, di tengah kasus korupsi yang sedang diusut KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil sita aset Rp100 miliar lebih dalam kasus korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Simak detail penyitaan dan perkembangan kasusnya.

Sidang praperadilan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (9/3/2026).

Nabila O Brien, pemilik restoran Bibi Kelinci, mengajukan permintaan Gelar Perkara Khusus Bareskrim setelah ditetapkan sebagai tersangka UU ITE, padahal ia merasa menjadi korban pencurian. Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa langkah hukum selanjutnya?