Kandaskan Praperadilan Hasto Kristiyanto, Hakim Singgung KPK Bukan Organisasi Politik

Permohonan praperadilan kali ini dibagi dalam dua gugatan.

Hasto mengajukan gugatan lagi setelah praperadilan yang pertamanya telah ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Ronny menyayangkan pihak KPK yang melakukan pemanggilan terhadap Hasto pada 17 Februari 2025.

KPK menilai alasan ketidakhadiran Hasto tidak dapat diterima karena ingin mengajukan praperadilan lagi.

Dua gugatan Hasto itu telah teregister dan telah ditunjuk hakim tunggal yang akan mengadili.

Permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan lantaran Hasto Kristiyanto kembali mengajukan gugatan praperadilan.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan siap menghadapi hal tersebut.

KPK harus bergerak cepat untuk melengkapi berkar perkara.

Kubu Hasto penetapan tersangka dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanggar hukum.

Tim kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail menegaskan, pihaknya tak patah arang.

Menurut Hakim Tunggal Djuyamto, pihak Hasto Kristiyanto seharusnya mengajukan dua gugatan praperadilan penetapan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan

Adapun sidang praperadilan ini bersamaan dengan sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KPK menegaskan sudah sesuai aturan hukum menangani perkara kasus dugaan suap dan merintangani penyidikan Hasto.

Hasto juga meyakini, hakim dalam menjatuhkan putusan pasti akan memperhatikan beberapa aspek termasuk kebatinan dan fakta yang terjadi di persidangan.

Hasto menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai ditetapkan menjadi tersangka korupsi dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku.

Kebocoran SPDP tersebut terjadi pada jelang hari raya Natal 2024.

Hal tersebut disampaikan kubu Hasto pada saat sidang praperadilan melawan KPK di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Pancasila bukan sekadar jargon politik, melainkan sebagai ideologi geopolitik dan instrumen pembebasan ekonomi rakyat kecil.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyerukan buruh untuk perkuat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memperjuangkan kesejahteraan di Hari Buruh Internasional 2026.

Padahal, kata Hasto Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP Kritik Pemerintah adalah bentuk kasih sayang terhadap negara, bukan keinginan untuk melihat kegagalan, sekaligus menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.

DPP PDIP menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan Dasasila Bandung, bukan sekadar sikap emosional, relevan di tengah krisis geopolitik.