Soal Penetapan Tersangka, Kubu Hasto Singgung Sprindik KPK Bocor

"Kami meyakini Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tahanan politik yang dipaksa diam," kata Ronny Talapessy

Menurut Ronny, Hasto sengaja ditargetkan untuk ditahan sebelum kongres partai

Hasto saat ini tengah menjalani praperadilan. Oleh karena itu penahanan tidak boleh dilakukan tanpa izin atau keputusan hakim.

Bukti tersebut salah satunya menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka tidak berdasarkan alasan hukum.

Hal tersebut disampaikan kubu Hasto pada saat sidang praperadilan melawan KPK di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan kliennya tak punya kepentingan dalam kasus suap eks Caleg PDIP Harun Masiku.

Saat ditanya intimidasi apa yang diterima oleh saksi-saksi tersebut, Ronny tak menjawab secara detail.

PDI Perjuangan (PDIP) menilai penetapan Sekjen Hasto Kristiyanto menjadi tersangka di PK sangat bermuatan politis.

Tim penyidik KPK mendadak menyita handphone Kusnadi dengan dalih dipanggil orang Hasto.

Penasihat hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Berty Talapessy menilai pemeriksaan kliennya dilakukan penyidik KPK merupakan kejahatan hukum.

Ronny heran dengan adanya panggilan pemeriksaan kasus yang mempersoalkan terkait kritik terhadap pelaksanaan pemilu.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengembalian uang terkait kasus korupsi kuota haji tidak hanya berasal dari Khalid Basalamah, tetapi juga dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lainnya, mendorong biro haji kooperatif.

PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Forum SATHU terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 setelah memeriksa pendakwah Khalid Basalamah. Kasus ini telah menyeret sejumlah tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp622 miliar, menunj

Dia mengaku, hanya kenal nama tersebut karena familiar di kalangan publik.

Menurut Saleh, masa jabatan ketua umum seharusnya menjadi kewenangan masing-masing partai politik dan diatur melalui mekanisme internal.

Adapun sidang praperadilan ini bersamaan dengan sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan lantaran Hasto Kristiyanto kembali mengajukan gugatan praperadilan.

KPK menegaskan sudah sesuai aturan hukum menangani perkara kasus dugaan suap dan merintangani penyidikan Hasto.

Dalam amar pertimbangannya, hakim menyinggung soal KPK yang disebut-sebut kubu Hasto bak organisasi politik.

Kubu Hasto penetapan tersangka dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanggar hukum.

Menurut Hakim Tunggal Djuyamto, pihak Hasto Kristiyanto seharusnya mengajukan dua gugatan praperadilan penetapan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan