Hasto Kristiyanto Vs KPK Masuki Babak Akhir, Hakim PN Jaksel Bacakan Putusan Gugatan Praperadilan Besok

Hal itu dikatakan Hasto jelang diperiksa sebagai tersangka kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

KPK menilai alasan ketidakhadiran Hasto tidak dapat diterima karena ingin mengajukan praperadilan lagi.

KPK melayangkan pemanggilan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hari ini.

Hasto menggugat penetapannya sebagai tersangka korupsi dan perintangan penyidikan kasus suap dengan buronan Harun Masiku.

Dalam agenda sidang perdana akan ada pemanggilan untuk pihak pemohon yaitu Hasto, serta pihak termohon yakni KPK.

Hasto bersama tim hukum menuju ruang pemeriksaan KPK sambil mengepalkan tangan.

Alasan penundaan pemeriksaan ini dilakukan karena pihaknya tengah mengajukan praperadilan.

PDIP mengawal betul dugaan politisasi hukum di balik kasus yang menjerat Hasto.

KPK menghormati upaya hukum ditempuh Hasto dalam pembuktiannya sebagai tersangka korupsi melibatkan buronan mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku.

Sidang perdana praperadilan tersebut akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025.

Hasto menegaskan, dirinya akan hadiri panggilan KPK untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya atas kasus Harun Masiku.

Said bahkan menyebut Hasto masih pulang pergi dari kediamannya ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun sidang praperadilan ini bersamaan dengan sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan lantaran Hasto Kristiyanto kembali mengajukan gugatan praperadilan.

KPK menegaskan sudah sesuai aturan hukum menangani perkara kasus dugaan suap dan merintangani penyidikan Hasto.

Dalam amar pertimbangannya, hakim menyinggung soal KPK yang disebut-sebut kubu Hasto bak organisasi politik.

Kubu Hasto penetapan tersangka dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanggar hukum.

Menurut Hakim Tunggal Djuyamto, pihak Hasto Kristiyanto seharusnya mengajukan dua gugatan praperadilan penetapan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyerukan buruh untuk perkuat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memperjuangkan kesejahteraan di Hari Buruh Internasional 2026.

Padahal, kata Hasto Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP Kritik Pemerintah adalah bentuk kasih sayang terhadap negara, bukan keinginan untuk melihat kegagalan, sekaligus menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.

DPP PDIP menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan Dasasila Bandung, bukan sekadar sikap emosional, relevan di tengah krisis geopolitik.

DPP PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, terutama menyikapi dinamika geopolitik di Timur Tengah.