LIVE

Tim Kuasa Hukum Buka Suara soal Alasan Staf Hasto Cabut Praperadilan

Wiradarma menegaskan pihaknya hanya menjalankan tugas sebagai kuasa hukum untuk menyampaikan permohonan dari kliennya.

hasto kristiyanto
kuasa hukum Kusnadi, Wiradarma Harefa
kuasa hukum Kusnadi, Wiradarma Harefa (© 2025 Antaranews)

Tim kuasa hukum Kusnadi, staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, enggan membeberkan alasan pencabutan gugatan praperadilan terkait penggeledahan paksa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tidak mau mengomentari hal itu, karena memang kami di sini mau di praperadilan saja. Untuk perkara yang lain kami tidak mau berkomentar," ujar kuasa hukum Kusnadi, Wiradarma Harefa, usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (tanggal sesuai konteks).

Wiradarma menegaskan pihaknya hanya menjalankan tugas sebagai kuasa hukum untuk menyampaikan permohonan dari kliennya.

"Kami sebagai kuasa hukum menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan permohonan itu," ujarnya.

Respons KPK

Sementara itu, perwakilan Biro Hukum KPK, Hafiz menjelaskan, barang bukti yang disita dalam penggeledahan telah dialihkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

"Memang dari kami juga berpendapat itu sudah dialihkan. Itu sudah dialihkan ke Tipikor. Nah, sedang berjalan nih urusan Pak Hasto," kata Hafiz.

Menurut Hafiz, pengajuan praperadilan adalah hak pemohon, namun kewenangan perkara berada di Pengadilan Tipikor, bukan lagi di PN Jakarta Selatan. Hal ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa seluruh berkas perkara, termasuk terdakwa, dakwaan, dan barang bukti, menjadi satu kesatuan untuk dilimpahkan ke Tipikor.

"Sudah jadi kewenangan di Majelis Hakim Tipikor itu yang tempo hari sudah kita sampaikan. Ya mungkin teman-teman dari pemohon juga sudah menyadari itu," jelasnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara resmi mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan Kusnadi yang mempermasalahkan sah-tidaknya penggeledahan paksa oleh KPK pada Juni 2024.

Sesuai dengan agenda persidangan hari Rabu ini, seharusnya menjadi momen jawaban dari pihak KPK sebagai termohon.

Permohonan praperadilan ini tercatat dalam perkara Nomor 39/Pid.Pra/2025/Pn.Jkt.Sel dan ditangani oleh hakim tunggal Samuel Ginting di Ruang Sidang 06.

Dalam permohonannya, Kusnadi menggugat keabsahan penggeledahan berdasarkan berita acara tertanggal 10 Juni 2024, serta sah-tidaknya penyitaan pada tanggal yang sama.

Dalam proses penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah barang milik Kusnadi, termasuk tiga unit ponsel, kartu ATM, dan buku catatan milik Hasto Kristiyanto.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Alasan Hakim Tolak Permintaan Jaksa Bebankan Rp 4,8 Triliun ke Nadiem

{{caption}}
Pramono Minta Senayan City dan Plaza Senayan Terhubung Terowongan Bawah Tanah

{{caption}}
Hakim Minta Kejagung Usut Kenaikan Harta Nadiem Lewat TPPU

{{caption}}
Makna Mawar Kuning di Sidang Nadiem

{{caption}}
OTT KPK di Kuansing Diduga Terkait Jual Beli Jabatan

{{caption}}
KPK Amankan 10 Orang dalam OTT di Kuantan Singingi

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Absen, Sidang Praperadilan Staf Hasto Ditunda hingga 8 April 2025

Sebelumnya KPK meminta sidang praperadilan staf Hasto ditunda tiga minggu.

Kusnadi
{{caption}}
Pengadilan Negeri Jaksel Tolak Praperadilan Hasto Kristiyanto terkait Perintangan Penyidikan

Adapun sidang praperadilan ini bersamaan dengan sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Praperadilan Hasto
{{caption}}
PN Jaksel: Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto di Kasus Suap Harun Masiku Gugur

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyatakan gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto gugur.

Hasto Kristiyanto
{{caption}}
Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ajukan Praperadilan di PN Jaksel soal Status Tersangka

Ketua PN Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan, telah menunjuk hakim tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

kusnadi pdip
{{caption}}
KPK Buka Suara Dituding Salah Administrasi saat Sita Barang Staf Sekjen PDIP Kusnadi

KPK Buka Suara Dituding Salah Administrasi saat Sita Barang Staf Sekjen PDIP Kusnadi

staf sekjen pdip
{{caption}}
Bareskrim Tolak Laporan Staf Sekjen PDIP soal Penyitaan KPK, Sarankan Ajukan Praperdilan

Bareskrim Polri menolak laporan polisi yang dilayangkan Kusnadi, staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal penyitaan yang dilakukan penyidik KPK.

KPK
{{caption}}
Sekjen DPR Cabut Gugatan Praperadilan Lawan KPK

Gugatan itu dikabulkan dalam sidang permohonan praperadilan yang digelar di PN Jaksel dipimpin hakim tunggal Ahmad Samuar, Senin (27/5).

sekjen dpr tersangka
{{caption}}
Megawati Pimpin Penutupan Meriah Rangkaian Bulan Bung Karno 2026 di Bali

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menutup rangkaian Bulan Bung Karno 2026 di Sanur, Bali, menegaskan kembali nilai-nilai Pancasila dan semangat perjuangan proklamator.

bali
{{caption}}
Dari Puncak Kerinci, Mengenang Bung Karno dan Merawat Cinta Indonesia

Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia dan Asia Tenggara.

advertorial
{{caption}}
Hasto soal Kenaikan Harga Pertamax: Menggerus Kemampuan Kelas Menengah

Hasto berpendapat bahwa kebijakan untuk menaikkan harga pertamax seharusnya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir.

berita update
{{caption}}
PDIP Dukung Penegakan Hukum Dugaan Korupsi Eks Pimpinan BGN

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum terkait dugaan korupsi tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), menyerukan transparansi dan akuntabilitas.

anti korupsi
{{caption}}
Sekjen PDIP Hasto Soroti Kritik Sosial dalam Film "Ghost in the Cell" di Bulan Bung Karno

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti kritik sosial film "Ghost in the Cell" karya Joko Anwar di Bulan Bung Karno 2026, menyebutnya cerminan perlawanan terhadap kapitalisme.

bulan bung karno
{{caption}}
Hasto Soroti Pelemahan Rupiah dan Korupsi, Ingatkan Semangat Trisakti Bung Karno

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti pelemahan rupiah dan korupsi saat peringatan hari lahir Bung Karno, menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan relevansi Trisakti.

bung karno
{{caption}}
Djarot PDIP: Kasus Tom Lembong dan Hasto Dicari-cari Kesalahannya, Kasus Minyak Goreng dan Gratifikasi Jet Lewat

Menurut Djarot, baik Tom Lembong maupun Hasto menerima ketidakadilan hukum karena tidak sejalan dengan arah kekuasaan saat ini.

hasto ditahan
{{caption}}
Singgung Kasus Hasto saat Peringati Peristiwa Kudatuli, Ribka PDIP: Hukum Masih Mengangkangi Partai Kita

Ribka menyebut perjuangan PDIP belum selesai. Sebab, kata dia reformasi yang ada saat ini masih reformasi angan-angan semata.

hasto ditahan
{{caption}}
FOTO: Tak Akui Perbuatan tapi Sopan, Hasto Kristiyanto Dituntut Hukuman 7 Tahun Penjara Terkait Suap PAW Harun Masiku

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga dituntut membayar denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan subsider 6 bulan kurungan.

berita foto
{{caption}}
Dicecar Jaksa KPK, Teman Kuliah Mengaku Hapus Nomor HP Luar Negeri Milik Hasto

Dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat hadir menjadi saksi meringankan untuk terdakwa Hasto Kristiyanto.

berita update
{{caption}}
Muncul Nama 'Sri Rezeki Hastomo' dan Perintah 'Tenggelamkan' di Sidang Korupsi Hasto

Kusnadi yang dihadirkan menjadi saksi dalam sidang itu mengatakan nomor tersebut milik sekertariat DPP PDIP.

berita update
{{caption}}
FOTO: Momen Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jalani Sidang Perdana: Pamer Senyum, Kepalan Tangan dan Diiringi Teriakan Merdeka

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjalani sidang perdana kasus suap PAW dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

berita foto