Singgung Kasus Hasto saat Peringati Peristiwa Kudatuli, Ribka PDIP: Hukum Masih Mengangkangi Partai Kita

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning menyinggung kasus hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal (Sekjen), Hasto Kristiyanto di peringatan 29 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Menurut dia, PDIP masih menerima ketidakadilan hukum sejak reformasi diperjuangkan. 

"Hari ini kita masih berkumpul dengan segala keprihatinan kita, karena Sekjen kita masih mendapat ketidakadilan dari sisi hukum. Bahwa hukum kemarin kita menyaksikan semua, itu masih menzalimi partai kita. Hukum masih mengangkangi partai kita,” kata Ribka di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7). 

Oleh karena itu, Ribka menyebut perjuangan PDIP belum selesai. Sebab, kata dia reformasi yang ada saat ini masih reformasi angan-angan semata yang tak ada ubahnya dengan era orde baru (Orba). 

"Masih sama dengan Orde Baru, bahkan lebih parah. Jadi, tetap kuatkan soliditas kita. Banteng tidak boleh ngambek, banteng tidak boleh cengeng," ujar dia. 

Ribka menegaskan, PDIP terus berada di barisan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dia berujar, PDIP juga mendukung Kepala Badan Sejarah PDIP Bonnie Triyana untuk terus memperjuangkan penetapan peristiwa Kudatuli sebagai bentuk pelanggaran HAM berat.

Sebelumnya, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperingati peristiwa serangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 (Kudatuli) dengan tabur bunga dan doa bersama di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7). 

Berdasarkan pantauan, prosesi tabur bunga berlangsung sekira pukul 07.29 WIB dipimpin Ketua DPP PDIP dan tokoh Kudatuli, Ribka Tjiptaning. Hadir pula Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Ronny Talapessy.

Adapun tabur bunga dilaksanakan pada sejumlah titik di kompleks kantor DPP PDIP dan diikuti oleh seluruh kader dan simpatisan PDIP yang hadir. Ribka beserta kader dan simpatisan nampak berkeliling dari halaman depan PDIP hingga ke bagian belakang kompleks PDIP. 

Ajak Elite PDIP Jadi Saksi Sejarah

Sebelum prosesi tabur bunga, Ribka mengajak seluruh elite PDIP hingga masyarakat yang menjadi saksi sejarah Kudatuli mendoakan mereka yang telah menjadi korban atas peristiwa tersebut.

Selain Ribka dan Bonnie, hadir pula Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang juga ikut dalam tabur bunga dan doa bersama. Tak hanya itu, sejumlah saksi sejarah peristiwa kelam 27 Juli 1996 juga hadir dalam prosesi tabur bunga. 

"Buktikan, 27 Juli tidak lupa, kita tetap menuntut supaya peristiwa 27 Juli menjadi pelanggaran HAM berat. Kita mendukung Bung Bonnie supaya tetap kuat untuk memperjuangkan 27 Juli menjadi pelanggaran HAM Berat," ungkapnya. 

Ribka menekankan, tanpa Kudatuli tidak akan ada reformasi. 27 Juli 1996, dan ini kata dia menjadi tonggak awal reformasi.

"Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak buruh menjadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, Bonnie tidak jadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak petani jadi gubernur. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Walaupun sekarang sudah eror," ucapnya.