PDI P Hidupkan Kembali Klinik Rakyat di Sukabumi Setelah 15 Tahun Vakum

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) secara resmi menghidupkan kembali operasional Klinik Waluya Sejati Abadi di Sukabumi, Jawa Barat. Langkah ini diambil setelah klinik tersebut sempat berhenti beroperasi selama 15 tahun akibat kendala perizinan. Reaktivasi klinik ini bertujuan untuk kembali melayani kebutuhan kesehatan masyarakat kecil di wilayah tersebut.

Peresmian kembali Klinik Waluya Sejati Abadi dilaksanakan pada hari Minggu, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-53 PDI P. Momen ini tidak hanya dianggap sebagai peresmian biasa, melainkan sebagai upaya reaktivasi sejarah panjang pengabdian kesehatan di Sukabumi. PDI P menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan melalui inisiatif ini.

Sekretaris Jenderal DPP PDI P, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa partainya menempatkan kemanusiaan di atas kalkulasi politik elektoral. Kehadiran klinik ini menjadi bukti nyata dari tema HUT PDI P, yaitu “satyam eva jayate” yang berarti ‘kebenaran pasti menang’. Hasto menekankan pentingnya gerakan kemanusiaan yang tulus tanpa diskriminasi.

Komitmen Kemanusiaan di Atas Politik Elektoral

Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa gerakan kemanusiaan PDI P muncul dari hati nurani yang paling bening. Ia menyayangkan adanya pihak yang menghambat gerakan kemanusiaan, karena hal tersebut menunjukkan ketidakpahaman terhadap makna hakiki kemanusiaan. “Gerak kemanusiaan itu muncul dari hati nurani yang paling bening. Ketika untuk gerak kemanusiaan saja ada yang menghambat maka mereka tidak memahami makna hakiki dari kemanusiaan tersebut,” ujar Hasto.

PDI P meyakini bahwa selama rakyat menderita, suara kemanusiaan harus berbicara jauh di atas pertimbangan elektoral politik. Klinik Waluya Sejati Abadi diharapkan menjadi wujud nyata dari komitmen partai untuk menyelamatkan rakyat. Hasto menyebut klinik ini sebagai “tangan kiri partai kita untuk bersikap progresif dalam menyelamatkan rakyat,”.

Sementara itu, “tangan kanan kita adalah manajemen pelayanan dengan tulus tanpa diskriminasi,” tambahnya. Di klinik ini, masyarakat tidak akan ditanya mengenai kekayaan mereka, melainkan hanya tentang penyakit yang diderita, menunjukkan prinsip pelayanan tanpa pandang bulu.

Sejarah dan Perjuangan Reaktivasi Klinik

Gedung yang kini kembali beroperasi sebagai Klinik Waluya Sejati Abadi dahulunya dikenal sebagai Rumah Sakit Pelita Rakyat (RSPR). RSPR sendiri diresmikan oleh Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri, pada tahun 2011. Namun, operasionalnya terhenti pada tahun 2015 karena kendala perizinan yang belum terselesaikan.

Ketua DPP PDI P Bidang Kesehatan sekaligus inisiator klinik, dr Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengenang masa sulit ketika Klinik Waluya Sejati berhenti beroperasi. Ia sempat mengungkapkan kesedihannya kepada Megawati, mempertanyakan mengapa berbuat baik untuk rakyat menjadi begitu sulit. “Saya menangis kepada Mbak Mega, saya bilang, 'Mbak kok lucu, ya, mau berbuat baik sama rakyat saja kok susah. Khan tidak diminta uang?'” ujar Ribka menirukan perbincangannya.

Megawati memberikan pesan inspiratif kepada Ribka, menganalogikan perjuangan dengan seorang cucu yang belajar berjalan. “'Neng, kamu lihat cucumu belajar berjalan. Pasti langkah pertama itu dia akan terjatuh dan terluka, tapi kalau cucumu tidak ada keberanian melangkah pertama, tidak akan ada seribu langkah berikutnya karena langkah pertama itu menentukan arah dan tujuan’,” kata Megawati. Pesan ini menjadi pendorong semangat untuk terus berjuang demi reaktivasi klinik.

Layanan Kesehatan Terjangkau untuk Rakyat

Kini, Klinik Waluya Sejati Abadi kembali melayani masyarakat dengan biaya yang sangat terjangkau. Untuk berobat jalan, pasien hanya dikenakan biaya Rp25.000, sementara untuk persalinan hingga pulang, biayanya adalah Rp50.000. Ribka Tjiptaning mengungkapkan keharuannya melihat klinik tersebut dapat kembali beroperasi dan melayani rakyat.

Lebih lanjut, Ribka menjelaskan bahwa jika ada pasien yang tidak memiliki kemampuan finansial, biaya pengobatan akan ditanggung oleh DPC PDI Perjuangan. “Kalau dia tidak punya uang, yang bayar DPC PDI Perjuangan. Di sini semua dilayani dengan senyum tanpa diskriminasi,” tegasnya. Hal ini menunjukkan komitmen kuat PDI P untuk memastikan akses kesehatan bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengumumkan kebijakan penting terkait retribusi kesehatan. Mulai 1 Januari 2026, seluruh retribusi kesehatan di puskesmas dan klinik akan dihapuskan. “Wali kota yang sekarang berkomitmen untuk menyelesaikan hak-hak dasar masyarakat Kota Sukabumi, dan itu sejalan juga dengan PDI Perjuangan,” ujarnya. Kebijakan ini semakin memperkuat akses masyarakat Sukabumi terhadap layanan kesehatan yang lebih mudah dan murah.

Sumber: AntaraNews