Respons KPU Jelang Putusan MK Terkait Batas Usia Capres Cawapres

KPU terlebih dulu harus berkonsultasi dengan Komisi II DPR

Jika KPU tetap berpegangan pada PKPU awal, justru dianggap menciderai hak warganegara dan demokrasi.

DPR RI menyetujui perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengikuti putusan MK tentang syarat Capres-Cawapres

Revisi tersebut baru dapat terlaksana setelah DPR selesai masa reses.

Sahabat Ganjar menghormati putusan MK tersebut dan mengakui bahwa putusan tersebut bersifat binding (mengikat) dan final.

Syarat menjadi capres dan cawapres kini tidak mutlak lagi berusia minimal 40 tahun.

Revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 itu guna menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Alasan MK menolak gugatan nomor 92 itu karena telah kehilangan objek, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Mahfud MD menyebut keputusan MK terkait batas usia Capres Cawapres bersifat mengikat.

MK menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan oleh sejumlah pihak.

Dalam hal ini adalah gugatan nomor 29/PUU-XXI/2023 dengan pemohon partai politik PSI.

Sebagai ketua KPU, pada Senin (9/10) kemarin dirinya sudah menandatangani PKPU tentang pendaftaran calon presiden-cawapres.

Kini, KPU RI wajib menyerahkan salinan ijazah sarjana Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2014-2019 dan 2019-2024.

KPU RI menegaskan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) dapat menjadi landasan penting bagi DPR dalam merevisi sistem pemilu, menunjukkan data partisipasi yang tak dimiliki pihak lain.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024, mengungkap empat provinsi dengan tingkat partisipasi tertinggi. Apa saja daerah yang paling aktif menyalurkan hak suaranya?

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden dan DPR untuk merekomendasikan pemecatan Anggota KPU RI periode 2022-2027 kepada DKPP, menyoroti kinerja dan etika yang bermasalah.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan pihaknya mengikuti keputusan dari KPU RI bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah Prabowo Subianto dan Gibran

Usulan Prabowo ini lantaran biaya politik di Indonesia sangat mahal.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

Ketua MK pertama, Jimly Ashhiddiqie, menyerukan pentingnya menjaga independensi kehakiman demi keberlanjutan demokrasi hukum Indonesia, bahkan di tengah kondisi kesehatan yang menantang.