Purnawirawan TNI Minta Gibran Diganti, Luhut: Ribut-Ribut Begitu kan Kampungan
Menurut Luhut, seharusnya semua pihak kompak menghadapi dinamika dunia saat ini.
Ketua Dewan Ekonom Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi isu pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Hal itu menurutnya kampungan di tengah dinamika dunia.
“Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu,” tutur Luhut di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5).
Menurutnya, kondisi global yang penuh ketidakpastian tentu menuntut kekompakan bagi seluruh rakyat dan pemerintah suatu negara, tidak terkecuali bagi Indonesia.
“Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan dengan baik,” jelas dia.
Luhut menegaskan bahwa batalnya mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatannya sebagai Pangkogabwilhan I memang bisa terjadi tanpa ada kaitannya dengan hal tertentu. Termasuk yang diisukan perihal sikap Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, yang merupakan ayah dari Letjen Kunto.
“Ah enggak ada gitu-gituan (batal karena ditegur Prabowo). Itu kan bisa saja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu,” Luhut menandaskan.
Purnawirawan TNI Minta Gibran Mundur
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 tuntutan politik. Delapan poin itu ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan pada Februari 2025.
Salah satu poin itu yakni mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR. Mereka beralasan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto mengungkapkan sikap Presiden Prabowo Subianto soal 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.Wiranto mengatakan, Prabowo menghormati dan memahami usulan-usulan disampaikan para purnawirawan TNI. Terlebih, Prabowo juga mantan prajurit TNI yang satu almamater dan perjuangan dengan para purnawirawan.
"Di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya dengan jiwa saptamarga, ya, dan sumpah prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu," kata Wiranto usai menghadap Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4).
Wiranto mengatakan, Prabowo sebagai kepala negara tak bisa serta merta menjawab tuntutan-tuntutan para purnawirawan TNI itu. Sebab, usulan yang disampaikan bukanlah masalah ringan sehingga Prabowo harus mempelajari terlebih dahulu.
"Dalam negara yang menganut Trias Politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu," ujar Wiranto.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/6702420/original/003229400_1779521479-IMG-20260523-WA0140.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4517847/original/001998200_1690541492-Mobil-angkot-Jak-Lingko-7.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5511551/original/045597200_1771912531-SPPG.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/6710373/original/046165100_1779528066-IMG_0462.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5568660/original/073029700_1777367850-b342fdab-8336-49e3-aa72-8712c4ef9ce3.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/6705287/original/085241600_1779523985-20260523_114248.jpg)
